Teknik Sederhana Bibitkan Pisang Ulin

SERIKATPETANIREMBANG.COM - Salah satu cara memperbanyak tanaman pisang di kebun dengan sederhana adalah memanfaatkan tunas atau bonggol pisang dari tanaman yang buahnya baru dipetik. Cara ini mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan Petani, karena sudah sering dilakukan. Namun hal ini sangat penting bagi kita yang baru belajar dalam bidang pertanian.
Adapun tahapannya, adalah:
1) ambil bonggol pisang dari tanaman yang sudah dipetik
2) belah bonggol sesuai yang dikehendaki
3) masukkan belahan bonggol ke tanah yang digali
4) galian jangan dalam, terpenting bisa menutupi bonggol dengan rata tanah

Usahakan jaga kelembapan tanah. Belahan bonggol pisang hingga muncul tanaman sampai berbuah memerlukan waktu 7 bulan. Begitu cara Kaji Jaya bersama kawan Petani Rembang dalam melakukan pembibitan pisang ulin.

Selamat mencoba dan berkreasi.

Admin SPI Rembang

Kontak selanjutnya:
Mahmudi - SPI Rembang - +62 821 3822 1920



Share:

BINNUR PEDULI PETANI

SERIKATPETANIREMBANG.COM - Binnur merupakan lembaga pendidikan agama yang senantiasa mengabdikan diri kepada negeri, mewujudkan regenerasi yang agamis dan nasionalis berdaya juang tinggi dengan mengedepankan rasionalitas dalam berfikir. Binnur diambil dari nama Pondok Pesantren Zumrotut Tholibin (Ponpes Putra) dan Nural Firdaus (Ponpes Putri). Dari segi bahasa, Binnur juga mempunyai arti cahaya.

Selain Pondok Pesantren yang menjadi cikal bakal yayasan Binnur. Di tahun 2009 juga dikembangkan sekolah Madrasah Aliyah yang dikenal MAs BINNUR dengan Kepala Sekolah Abdul Azhim, S.IP. Sekolah ini tanpa pungutan biaya sepeserpun hingga lulus. Bahkan siswa tidak diwajibkan memakai seragam.
Binnur sering kali mengadakan kegiatan-kegiatan menarik seperti bedah buku, bakti sosial, pengembangan ketrampilan, pertanian dan lain lain. Salah satu acara yang berlangsung kemarin adalah seminar umum  dengan tema Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memperkuat Ekonomi Kerakyatan.

Nara sumber yang hadir dalam acara tersebut adalah, (1) Nur Satyo Kurniawan dari OJK, (2) Polly Morpha B P dari BRI, (3) Rahmad Winardiyanto dari Bank Mandiri, (4) Edi Pramono dari Garuda Foods. Peserta dihadiri oleh siswa-siswi MAs Binnur Sulang, Petani, Peternak di kabupaten Rembang dan sekitar.

Sambutan di awali oleh Pengurus sekaligus Kepala Sekolah MAs Binnur Abdul Azhim, yang menganggap betapa pentingnya lembaga keuangan dalam support kegiatan usaha rakyat. Khususnya Petani, Peternak dan Siswa yang nanti ketika lulus mayoritas berwirausaha. Pada zaman dahulu, modal usaha bisa meminjam dari orang tua atau saudara. Tetapi untuk perkembangan saat ini, mau pinjam saudara sendiri pun sangat susah. Makanya Perbankan dianggap penting dalam menopong gerakan ekonomi rakyat.
Selanjutnya Pemateri Nur Satyo Kurniawan mengungkapkan bahwa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. 



Kontak selanjutnya :

Abdul Azhim - Yayasan Binnur - +62 852 2519 6400
Nur Rochim - MAs Binnur - +62 852 9332 1233

Share:

Benih SPI20; Panen 75 Hari


SERIKATPETANIREMBANG.COM - Benih SPI20 merupakan benih padi hasil persilangan antara padi lokal Tuban dengan padi IR64. Benih ini disilangkan dan dikembangkan oleh Kusnan yang juga termasuk anggota SPI Tuban. Benih ini dinamakan benih padi SPI20, perpaduan antara nama organisasi SPI (Serikat Petani Indonesia) dan "20" merupakan usia dari SPI yang pada tahun 2018 ini menginjak usia ke 20 tepatnya 8 Juli kemarin.

Papar Kusnan, benih ini mampu menghasilkan rata-rata 6 ton/Ha dengan potensi bisa 9 ton/Ha. Jumlah anakan mampu mencapai 30-50 dengan bulir sekitar 185-250 malai.

Dalam luasan 1 Ha area sawah dibutuhkan benih SPI20 sekitar 25-30kg dengan pola tanam jajar legowo 4:1. Benih ini ada karena kepedulian SPI terhadap Petani agar berdaulat tanpa bergantung pada benih-benih GMO (Genetically modified organism).

Admin SPI Rembang

Kontak selanjutnya :

Kusnan - SPI Tuban - +62 852 3299 5307

Mahmudi - SPI Rembang - +62 821 3822 1920
Share:

SPI Apresiasi Koreksi Data Produksi Beras Oleh Pemerintah

Henry Saragih Ketua Umum SPI
SERIKATPETANIREMBANG.COM - JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengkoreksi data produksi beras termasuk data lahan baku sawah, luas panen, dan produksi beras, dengan menggunakan metode baru. Berdasarkan koreksi ini terdapat data baru yakni luas baku sawah yang berkurang dari 7,75 juta hektar tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektar tahun 2018. Sementara potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektar dan produksi 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, data dari metode pengumpulan data yang baru ini mesti disyukuri, yang tentunya tidak lagi menimbulkan pro kontra dan polemik terkait data produksi padi dan beras.
“Semoga data ini lebih valid. Data adalah pangkal semua kebijakan di belahan negara manapun, tak terkecuali di Indonesia. Jika data yang jadi dasar membuat kebijakan tidak valid alias salah, kebijakan yang dibuat berpotensi besar untuk salah,” papar Henry di Jakarta pagi ini (23/10).
“Jika kebijakan itu menyangkut hajat hidup orang banyak — seperti impor beras — kebijakan itu potensial untuk menyengsarakan banyak orang. Karenanya, data yang baru ini mesti jadi momentum baru untuk membuat kebijakan yg lebih baik dan menyejahterakan rakyat, termasuk petani,” lanjutnya.
Henry mengapresiasi langkah pemerintah karena ini adalah koreksi atas kesalahan sudah berlangsung selama puluhan tahun, setidaknya sejak 1999.
“Ini adalah pekerjaan yang luar biasa dari pemerintahan sekarang,” tuturnya.
Henry menambahkan, setelah koreksi data produksi beras ini, masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan pemerintah, itu pasti. Data baru tentu saja membawa berbagai konsekuensi, koreksi dan penyesuaian-penyesuaian, itu juga pasti dan memang harus dilakukan; termasuk soal penganggaran, dan sebagainya.
“Kita optimis dengan data baru ini kedaulatan pangan akan tercapai, karena luasan lahan pertanian pangan akan bertambah dengan redistribusi tanah melalui reforma agraria dan perhutanan sosial. Tanah yang jutaan hektar yang diredistribusi ke petani tersebut akan menjadi lahan memproduksi pangan dengan model agroekologi,” tutupnya.
Kontak Selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668
http://www.spi.or.id/spi-apresiasi-koreksi-data-produksi-beras-oleh-pemerintah/
Share:

Dadapan Sentra Kerajinan Bambu Rembang

 Warsilah sedang merangkai pinggiran Tamber

SERIKATPETANIREMBANG.COM - Dadapan merupakan desa di kecamatan Sedan, kabupaten Rembang yang menjadi sentra kerajinan bambu dan lidi. Desa dadapan terdiri dari lima buah dukuhan besar yaitu Dadapan (sebagai pusat pemerintahannya / kerajan), Macan Ireng, Siwalan Sukun, Ngemplak dan Sanggrahan. Desa ini terletak di kaki Gunung Argopuro dan merupakan salah satu perlintasan dalam pendakian. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Dadapan adalah sebagai Petani dengan pekerjaan sampingannya sebagai pembuatan kerajinan dari bambu atau preng.

Bermacam khas kerajian bambu yang dapat dihasilkan dari desa ini. Di antaranya adalah tamber, tampah, ikrak, caping, kalo, wakul, kukusan, dunak, rinjing dan lain-lain. 
Kades Dadapan (Zubeir) bersama Warsilah

Salah satu dari sekian banyak Pengrajin yang ada di Dukuh Siwalan Sukun desa Dadapan yaitu Warsilah. Dalam satu hari Warsilah sendiri mengaku dapat menghasilkan minimal sepuluh tamber. Tamber merupakan wadah bulat besar yang biasa digunakan untuk menjemur ikan, sisa nasi serta bisa dimanfaatkan dalam berbagai acara seperti kirab budaya, pernikahan, dan hajatan besar lainnya.

Bahan bambu dalam pembuatan Tamber terdiri dari bambu/preng apus dan preng ori. Masing-masing preng mempunyai mafaat tersendiri. Preng ori dimanfaatkan untuk pinggiran yang melingkar besar sebagai patek atau penguat tamber, sedangkan preng apus difungsikan untuk anyaman bagian tengah sebagai landasan. 

Dalam pembuatan kerajinan bambu ini, Warsilah mendapat ilmu secara turun temurun dari orang tuanya dan mengaku tanpa menemui kendala dalam proses pembuatan. Hasil dari kerajinannya sudah ada Pembeli atau Bakul yang mengambil tiap minggu sekali. Sehingga mayoritas Pengrajin bambu di Siwalan Sukun (SS) merasa terbantu karena tidak perlu turun gunung. 

Bambu sebagai bahan utama kerajinan saat ini jumlahnya sudah banyak berkurang, meskipun masih ada. Sehingga harapan Pengrajin agar Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Daerah Rembang dapat melakukan penanam bambu kembali. Satu sisi bahan dasar kerajian  tetap terjaga dan tidak musnah, sisi lain untuk menjaga debit air dan menanggulani tanah longsor, karena kondisi geografis Siwalan sukun yang berbukit. Hal lain terkait pemasaran produk dan pelatihan peningkatan kwalitas serta inovasi produk juga penting. Ungkap Warsilah kepada Kades Zubeir.

Admin SPI Rembang

Kontak selanjutnya :

Zubeir - Kades Dadapan - +62 813 2615 9200
Mahmudi - SPI Rembang - +62 821 3822 1920
Share:

Mulyonoto Manfaatkan Pekarangan Rumah


SERIKATPETANIREMBANG.COM - Pemuda tani asal Nglojo kecamatan Sarang ini merupakan anggota SPI (Serikat Petani Indonesia) cabang Rembang yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan mengembangkan dan membudidayakan terong panjang lokal yang benihnya didapat dari Kediri. Ketika konferensi internasional bertema Agricultural Biodiversity CSOs Regional Consultation on the Implementation of Peasant Rights yang sekaligus memperingati hari ulang tahun SPI ke-20.

Benih terong ini merupakan jenis terong panjang yang saya dapat dari kawan SPI Bogor. Kemudian sepulang dari Kediri, selang beberapa saat benih ini langsung saya aplikasikan dengan media tanah, kotoran sapi serta pasir di polybag dan pot samping rumah, ungkap Mulyonoto.

Awal tanam benih dengan cara sebar di bedengan tanah yang sudah disiapkan, selang sebulan ketika sudah mencapai empat daun, tanaman di pindah ke polybag. Mulai berbuah setelah mencapai usia tiga bulan, setelah genap usia empat bulan sudah siap petik.



Mulyonoto mengaku selama masa tanam terong ini, tanpa suatu apapun menggunakan pupuk kimia. Hanya mengandalkan media tanah, pasir dan kotoran sapi/blothong sapi yang sudah melalui proses fermentasi dengan perbandingan 1:1:1. Terdapat 130 tanaman yang siap dipetik ketika nanti usia genap 4 bulan, sekarang baru usia 3 bulan 15 hari. Inilah salah satu keunggulan benih lokal dengan kebal tumbuh tanpa terserang penyakit dan mudah perawatannya, meski panennya agak lama. Tapi dijamin lebih menyehatkan tanpa kontaminasi pupuk kimia.

Tambahnya, nanti hasil dari terong ini akan dipetik buah dan sebagian akan kita lestarikan benihnya di Rumah Benih SPI Rembang. Karena benih lokal yang kita punya mayoritas sudah hilang dan kalah dengan benih industri.



Admin SPI Rembang

Kontak selanjutnya :

Mulyonoto Ari   -   +62 822 4491 7863

Mahmudi           -   +62 821 3822 1920
Share:

Hari Pangan Sedunia 2018; Penghapusan Kelaparan Dunia Bukan Khayalan

SERIKATPETANIREMBANG.COM - JAKARTA. Pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang bertepatan tanggal 16 Oktober 2018, FAO (Organisasi Pertanian dan Pangan Internasional) mengusung tema “Our Actions Are Our Future, A #ZeroHunger World by 2030 is Possible”. Tema ini dipilih sebagai upaya penghapusan kelaparan yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia di dunia.
Menyikapi hal tersebut, Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam siaran pers hari ini (16/10) menyambut baik upaya penghapusan kelaparan di dunia, sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh FAO tersebut.
“Penghapusan kelaparan di dunia itu bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan, hal ini sejalan dengan kebijakan FAO, terutama setelah terjadinya krisis pangan global pada tahun 2008 lalu. FAO menekankan pentingnya peran sentral petani dalam pertanian global sebagai aktor utama penghapusan kelaparan,” ujarnya di Jakarta pagi ini (16/10).
Henry memaparkan, petani menjadi aktor utama dalam menerapkan pertanian agroekologi, yakni sebagai suatu sistem pertanian yang menyeluruh dan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat pertanian. Sistem pertanian ini tidak menggunakan benih produksi perusahaan, pupuk dan obat-obatan kimia, tetapi menggunakan benih petani, pupuk dan obat-obatan alami yang ada disekitar tanah pertanian petani. Model pertanian ini juga menjadi solusi bagi ancaman perubahan iklim.
“Sebaliknya apabila FAO tidak bisa menghempang derasnya laju liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang didorong IMF – Bank Dunia atau aktor-aktor ekonomi internasional lainnya maka penghapusan kelaparan tidak akan terjadi di dunia,” tegasnya.
“Hal ini sebetulnya sudah saya tegaskan dalam pidato pada World Food Summit! di FAO Roma, Italia, tahun 2002, di hadapan para pemimpin negara. Saat itu saya menegaskan kelaparan akan terus terjadi di dunia ini apabila petani diabaikan dan pangan diurus korporasi dan diserahkan kepada pasar,” lanjutnya.
Dalam konteks Indonesia, Henry mengatakan persoalan pangan dan kelaparan masih menjadi masalah utama yang mendesak harus diselesaikan.
“Tingginya angka impor pangan dan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah menjadi problem utama ditegakkannya kedaulatan pangan di Indonesia,” sebutnya.
“Di Indonesia, penghapusan kelaparan dapat dicapai apabila pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla melaksanakan komitmennya dalam Nawacita untuk menyelesaikan konflik agraria, menjalankan reforma agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan,” lanjut Henry.
Henry mengemukakan, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai upaya mempercepat distribusi tanah seluas 9 juta hektar kepada petani dan rakyat tak bertanah dinilai dapat menjadi solusi atas permasalahan pangan di Indonesia.
“Sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan, tanah-tanah obyek reforma agraria tersebut diperuntukan sebagai tanaman pangan yang dibudidayakan secara agroekologis dan dikelola oleh koperasi-koperasi petani. Hal ini sebagai langkah awal mengubah pertanian di Indonesia,” katanya.
Henry menilai, jangan ada penundaan lagi, saatnya sekarang untuk segera mendistribusikan tanah-tanah tersebut kepada petani tak bertanah dengan melibatkan organisasi petani, dan peran aktif pemerintah daerah serta koordinasi yang kuat pemerintah pusat di bawah pantauan langsung presiden secara terus-menerus.
Di akhir pernyataan, Henry menegaskan Zero Hunger World pada tahun 2030 semakin optimis bisa diraih dengan disahkannya Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja Diperdesaan di Jenewa, Swiss.
“Semoga deklarasi ini didukung dan disahkan pada Majelis Umum PBB bulan Oktober-Desember 2018 di New York, Amerika Serikat,” tutupnya.
Kontak selanjutnya:
Henry Saragih, Ketua Umum SPI – 0811 655 668

http://www.spi.or.id/hari-pangan-sedunia-2018-penghapusan-kelaparan-dunia-bukan-khayalan/
Share:

Waktu Sudah Habis bagi IMF, Bank Dunia, dan Sistem Keuangan Global

Siaran Pers La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional)
SERIKATPETANIREMBANG.COM - BALI. Dalam sebuah komunike yang dirilis di situs web Bank Dunia pada 13 Oktober di sela-sela Pertemuan Tahunan di Bali, Komite Pembangunannya sekali lagi mengakui tingkat utang yang meningkat, namun malah masih percaya pada peran penting dari perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan. Ini jelas-jelas menggambarkan bagaimana karakteristik lembaga ini yang memang hanya mementingkan “bisnis”. Perdagangan internasional dan sistem keuangan global yang dipromosikan oleh Bank Dunia, IMF, serta WTO hanya memperparah kemiskinan, bukannya meringankan atau memberantasnya.
Zainal Arifin Fuad, anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) menegaskan alternatif dari sistem keuangan global yang menggurita ini sangat mungkin terwujud.
“Kita semua harus merancang kampanye lokal, nasional dan internasional yang kuat untuk membongkar arsitektur keuangan saat ini dan menggantinya dengan sistem perbankan kooperatif dan perdagangan berbasiskan solidaritas,” tegasnya di Bali (14/10).
“Alternatif tersebut harus mampu menciptakan sistem yang membantu negara yang membutuhkan, tanpa bermaksud untuk mengeksploitasi rakyatnya atau menggali sumber daya alamnya. Kami tidak membutuhkan IMF. Sebaliknya apa yang dibutuhkan dunia adalah Dana Solidaritas Internasional! Proses itu harus dimulai sekarang,” lanjutnya.
Zainal, anggota Koordinator Internasional La Via Campesina
“Gerakan sosial di seluruh dunia harus menyadari bahwa ketidakadilan yang kita hadapi bersama ini semuanya berhulu pada sistem global yang dikontrol oleh hanya beberapa orang multimiliarder — yang menguasai lembaga-lembaga tersebut; mereka inilah yang memutuskan kebijakan-kebijakan negara yang menjadi pasiennya,” tambah Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) ini.
Sementara itu, Kim Jeongyeol daari KWPA (Organisasi perempuan petani Korea Selatan) mengemukakan, tidak satu pun dari lembaga-lembaga ini memiliki legitimasi yang tersisa untuk mewakili kebutuhan dan kepentingan petani kecil, buruh, masyarakat adat atau nelayan.
“Mereka harus pergi selama-lamanya,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Angel Strapazzon dari organisasi MNCI, Argentina. Ia menggarisbawahi, minggu kedua Oktober tahun 2018 ini menggenapkan 526 tahun invasi Eropa dan penjajahan Amerika.
“Ironisnya pada minggu ini pula para penjajah baru seperti IMF dan Bank Dunia ini sedang melakukan pertemuan untuk memuluskan agenda neoliberalnya,” katanya.
“Argentina sendiri baru berhutang 50 Miliar Dolar Amerika Serikat dari IMF, dengan syarat-sayarat yang sangat mencekik rakyat seperti dihapuskannya investasi publik, biaya jaminan sosial, dan lainnya,” tambahnya.
David Calleb Otieno dai KPL (organisasi petani dari Kenya) memaparkan, IMF hanya terus memberikan lebih banyak hutang dan mengeksploitasi jauh lebih banyak lagi.
“Mereka (IMF dan Bank Dunia) melakukan finansialisasi alam, yang berarti merebut tanah, danau, sungai kita secara paksa untuk dijual berupa dalam paket kepada perusahaan transnasional yang membunuh masyarakt dan komunitas kita. Bagaimana kita bisa memikirkan membagi lautan kita dan menjualnya? Nah, IMF dan Bank Dunia telah menemukan cara untuk memberikan harga nominal pada alam, berspekulasi, lalu merampasnya. Jika kita membutuhkan masa depan yang aman, lembaga-lembaga ini dan kepentingan yang mereka wakili harus lenyap,” paparnya.
Baramee Chairayat dari AOP Thailand menekankan, pasar petani lokal harus dihidupkan kembali, diperkuat dan dilindungi dari serangan liberalisasi perdagangan.
“Kita harus membangun sistem perdagangan yang menghormati hak masyarakat atas pangan yang sehat dan tepat secara budaya yang diproduksi melalui secara berkelanjutan dan berdaulat. Ini tentu saja tidak bisa dicapai dari Bank Dunia atau IMF yang bertujuan memelihara kapitalisme agar terus hidup,” imbuhnya.
Sementara itu, Claude Giroud dari Confederation Paysanne Perancis menyampaikan, peran perempuan petani dalam melawan sistem ekonomi global yang dipromosikan oleh IMF dan Bank Dunia memiliki peran vital.
“Petani perempuan mengalami penindasan dua kali lebih banyak dibandingkan petani laki-laki. Di La Via Campesina kita mempromosikan dan menekankan bahwa petani perempuan adalah ibu kedaulatan pangan,” ungkapnya.
Aksi simpatik GERAK LAWAN menolak IMF – Bank Dunia di Sanur, Bali, Oktober 2018
Zainal menutup, perjanjian perdagangan bebas, apa pun jenisnya baik bilateral, regional atau multilateral adalah alat masuknya proyek-proyek neoliberal ke negara-negara kita yang melahirkan privatisasi, deregulasi yang mengakar di negara kita.
“Itu hanya bisa kita lawan dengan membangun mekanisme perlindungan yang membela dan menegakkan hak-hak kita sebagai petani kecil,” sebutnya.
“La Via Campesina telah sampai kepada tahap akhir “Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani Kecil dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan”. Deklarasi ini bisa digunakan sebagai alat atau mekanisme untuk menegakkan kedaulatan pangan dan melawan serangan sistem perdagangan global yang dibangun oleh WTO dan didukung penuh oleh IMF dan Bank Dunia,” tutupnya.
SPI yang tergabung dalam La Via Campesina beraliansi dengan Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Neoliberalisme), menolak pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, 8 – 14 Oktober 2018, dengan melakukan serangkaian diskusi dan aksi damai di Bali.
Share:

Dunia Tanpa Bank IMF - Bank Dunia: Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

SERIKATPETANIREMBANG.COM - BALI, 10 Oktober 2018 - Indonesia tengah menjadi tuan rumah bagi pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF yang dimulai hari ini 10 sampai 14 Oktober 2018. Berbagai elemen masyarakat sipil ikut merespon agenda pertemuan tersebut. Gerak Lawan sebagai bagian kelompok masyarakat sipil juga turut merespon agenda yang diinisiasi oleh bank dunia dan IMF yang dilangsungkan di Bali. Dengan tajuk Rakyat Menggugat : World Beyond Bank.

Muhammad Reza Sahib, Koordinator Gerak Lawan menyampaikan, IMF dan Bank Dunia adalah dua lembaga yang kehadirannya sama sekali tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi rakyat dunia.

"IMF adalah sebuah kenihilan, kesia-siaan yang hakiki atas kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat dunia. Tak ada hal siginifikan yang berguna dilakukannya selama lembaga ini eksis di muka bumi. Yang miskin tetap saja miskin, malah makin miskin. Kedaulatan negara digerogoti," tuturnya.

"Selama lima hari ke depan Gerak Lawan akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari aksi damai, diskusi, dan pertunjukan budaya untuk menyuarakan penolakan atas kedua lembaga ini," lanjutnya.

David Calleb Otieno dari Kenyan Peasants League (Organisasi Petani Kenya) menyatakan di negaranya, IMF memaksakan paket reformasi yang terus menguntungkan para kreditor di Kenya. 

“Rasio utang Kenya pada PDB saat ini adalah sekitar 70 persen. Jadi hampir semua diprivatisasi: air, telekomunikasi, transportasi. Kenya bahkan punya ATM Air. Petani jadi kehilangan otonomi terutama atas benih dan kebijakan pertanian karena semuanya didorong untuk pencarian laba dan cash crops. Kebijakan ini semuanya didorong oleh Bank Dunia dan IMF,” paparnya.

Zainal Arifin Fuad, anggota Koordinator Internasional La Via Campesina menambahkan, IMF dan Bank Dunia juga berperan dalam mengkooptasi makna reforma agraria.

"Ada beberapa contoh di mana Bank Dunia dan IMF juga mencoba berbicara bahasa perjuangan tani dengan mendukung reforma agraria, tetapi itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk reforma agraria berbasis pasar, reforma agraria palsu, bukan yang diinginkan komunitas petani,” sebutnya.

“La Via Campesina sebagai gerakan petani internasional akan terus menyuarakan perlawanan atas IMF – Bank Dunia, khususnya dalam pertemuan tahunan di Bali tahun ini,” sambung Ketua Departemen Luar Negeri, Serikat Petani Indonesia (SPI) ini.

-Bali Daulat Pangan-

I Nyoman Mardika dari Yayasan Manikaya Kauci, menyampaikan, selama ini di Bali sering diselenggarakan acara bertaraf internasional yang membuai rakyat Bali tentang hal-hal yang berbau turis dan pariwisata dan mengetahui esensi dan substansi sebenarnya dari acara tersebut.

"Rakyat Bali harus mengetahui esensi dan substansi dari pertemuan ini tuturnya, harus membangun konstruksi kritis," sebutnya.

"Memang 70 persen pendapatan daerah di Bali berasal dari pariwisata, namun di sisi lain, Bali kehilangan 800 - 1000 hektar lahan setiap tahunnya, dan 54 subag hilang selama lima tahun terakhir, ini data, ini fakta, berdasarkan Badan Pusat Statistik. Jadi saya mau menekankan, rakyat Bali jangan terbuai dengan pariwisata karena alih fungsi lahan sangat masif di Bali saat ini, Bali tidak berdaulat pangan," paparnya.

Sana Ulaili, petani anggota Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menambahkan, dalam kesempatan ini mengajak semua peserta Gerak Lawan untuk memberikan solidaritasnya untuk menolak pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport, Bandara baru di Yogyakarta).

"Pembangunan NYIA merampas hak-hak petani dan mengubah tatanan budaya dan sosial di Yogyakarta," tuturnya.

Perempuan petani dari Aceh Barat, Lina Mariana (Ketua SIMAB) menyuarakan kondisinya melalui puisi. Dalam baitnya "Di sawah inilah kami para perempuan ikut memperbaiki ekonomi, memperbaiki pangan menuju kesejahteraan". 

Media Centre Gerak Lawan
Kontak : +6287875313413


Gerak Lawan : 
Bina Desa, FPPI, IGJ, IHCS, JATAM, KIARA, KNTI, KRuHA, Manikaya Kauci, Solidaritas Perempuan, SNI, SPI, YLBHI
Share:

Hari Aksi Global Melawan WTO & Perjanjian Perdagangan Bebas: Indonesia Harus Berdaulat Pangan

SERIKATPETANIREMBANG.COM - JAKARTA, 10 September setiap tahunnya diperingati La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) dan anggotanya sebagai Hari Aksi Global Melawan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, SPI sebagai anggota La Via Campesina turut memperingati hari ini bersama ratusan ormas tani lain sedunia.
“Pada 10 September 2003, seorang petani asal Korea Selatan Lee Kyung Hae melakukan tindakan bunuh diri di Pertemuan Tingkat Menteri WTO di Cancun, Meksiko. Lee adalah seorang petani yg dianugerahi prediket teladan oleh pemerintahnya sebelum WTO hadir. Aksi bunuh dirinya dilakukan untuk mempertegas bahwa WTO membunuh petani dan sebagai bentuk perlawanannya. Lee langsung merasakan efek perdagangan tidak adil yang dijalankan WTO yang membuat hidupnya sebagai seorang petani kecil merana,” tegas Henry di Jakarta pagi ini (10/09).
Henry menjelaskan, bukan hanya Lee tapi jutaan petani kecil sedunia merana akibat WTO. Produk pertanian yang petani produksi tidak bisa bersaing dengan produk dumping pertanian yang di impor dari negara lain.
“Alhasil, petani jadi buntung,” tegasnya.
Henry memaparkan, contoh nyata adalah ketika tahun 2016, petani kentang SPI asal Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah melakukan aksi tolak WTO di depan Kementerian Perdagangan. Akibat importasi, petani kentang se-dataran tinggi Dieng (Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, Temanggung) mengalami kerugian. Dalam satu hektar, lahan petani rugi Rp 24.000.000 per tahun, dengan luas lahan kentang di dataran tinggi Dieng sekitar 15.000 hektar. Jadi total kerugian petani sebesar Rp 360 miliar per tahun. Produk kentang petani Dieng biasanya dikirim ke Jakarta, tapi akibat impor kentang dari Cina dan Pakistan, kentang lokal tidak laku. Di Pasar Kramat Jati Jakarta contohnya, pada saat tersebut, kentang petani dijual sekitar Rp. 8.500 per kg sedangkan kentang impor dijual Rp.6.000 per Kg.
“Bulan lalu tentu kita masih ingat pemerintah Amerika Serikat memenangkan gugatan di WTO terhadap pemerintah Indonesia senilai Rp 5 triliun, karena negara kita menerapkan batasan impor untuk berbagai produk semisal apel, anggur, kentang, bunga, jus, bawang, buah kering, sapi dan ayam,” kata Henry.
Henry melanjutkan, akibat gugatan tersebut pemerintah menerapkan perubahan peraturan yang semakin tidak berpihak ke petani dan nelayan lokal. Perubahan itu misalnya terdapat di Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 24 Tahun 2018 yang merevisi Permentan No. 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Pasal yang mengatur pembataan atau larangan impor produk hortikultura pada masa panen dihapus. Surat pernyataan tidak memasukkan produk hortikultua segar melebihi waktu enam bulan sejak panen juga dihapus. Senada dengan Kementan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga memperlonggar regulasi impor terkait produk hortikultura, hewan, dan produk hewan. Dimana, impor hewan dan produk hewan tidak lagi melalui kepabeanan, sampai mempermudah persyaratan importir.
“Indonesia harus berdaulat pangan, dan itu tidak bisa diwujudkan jika kita masih tetap anggota WTO. Pemerintah harus engevaluasi keiikutsertaannya dalam WTO lalu mengajak negara-negara yang senasib yang tergabung dalam negara-negara non blok untuk menyiapkan alternatif mekanisme perdagangan dunia di luar WTO,” tegasnya.
Tolak FTA, IMF dan Bank Dunia
Hal senada disampaikan Zainal Arifin Fuad, Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI. Ia menyampaikan kesejahteraan petani dan kedaulatan negara akan berpeluang terganggu dengan ancaman eksternal berupa perjanjian pasar bebas yang mendesak pemerintah untuk mengurangi kebijakan atau peraturan proteksi.
“Pada 8-14 Oktober 2018 mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari pertemuan IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. Untuk itu SPI menolak dengan tegas pertemuan ini,” kata Zainal.
IMF (International Monetary Fund, Lembaga Moneter Internasional) dalam kebijakan perlindungannya bersandar pada liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang mendegradasi kedaulatan negara, sehingga negara tidak dapat memainkan perannya dalam melaksanakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sektor-sektor vital yang mengendalikan kehidupan banyak orang diserahkan kepada sektor swasta sehingga mekanisme atau waktu pembayaran utang dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, kesejahteraan kaum tani terabaikan dan menjadi sasaran utama kemiskinan.
“Dampak ini dapat terlihat dengan jelas ketika penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1997, yang menyebabkan melemahnya BULOG (Badan Urusan Logistik) yang menyebabkan Indonesia mulai mengimpor pangan dalam skala besar, terutama beras,” tegasnya.
Zainal mengemukakan, kebijakan ini kemudian melekat dengan perjanjian pertanian WTO, baik tentang liberalisasi pasar dan kepemilikan saham publik.
“Oleh karena itu IMF dan WTO serta FTA (perjanjian perdagangan bebas) saling terhubung satu sama lain dalam hal agenda neoliberalisme. Saat ini, IMF terus mempromosikan liberalisasi pasar dan privatisasi dengan forum internasional lainnya ke negara-negara berkembang, meskipun tidak ada negara “yang dikuasai oleh IMF” berhasil keluar dari krisisnya,” terangnya.
Zainal menambahkan, sementara Bank Dunia melalui bidang mitigasi perubahan iklim, mengimplementasikan Program Investasi Hutan (FIP) di bawah REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). Program ini adalah kumpulan dana dalam Bank Dunia untuk menyediakan dana bagi negara-negara berkembang yang memiliki hutan. Tercatat hingga 2010, dana yang dikumpulkan sebesar 577 juta Dollar Amerika. Indonesia sendiri pada tahun 2016 menerima dana dari program FIP sebesar 17,5 juta Dollar Amerika.
“Sekilas program ini adalah program yang positif tetapi sebenarnya memiliki dampak negatif pada masyarakat, terutama bagi petani dan masyarakat adat. Program ini melegalkan perampasan tanah di lahan petani atas nama konservasi lahan dan melegalkan kemitraan kepada perusahaan untuk dapat mengelola konservasi hutan. Dan pastinya program ini mengancam kedaulatan pangan kita,” tambahnya.
“Tak ada jalan lain, untuk berdaulat Indonesia harus lepas dari WTO, IMF, dan Bank Dunia,” tutupnya.
Kontak selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668
Zainal Arifin Fuad – Ketua Departemen Luar Negeri DPP SPI – 0812 8932 1398
Sumber;
http://www.spi.or.id/hari-aksi-global-melawan-wto-perjanjian-perdagangan-bebas-indonesia-harus-berdaulat-pangan/
Share:

Pertemuan Percepatan Reforma Agraria Dan Penyelesaian Konflik Agraria

SERIKATPETANIREMBANG.COM- Jakarta, Sore ini (07/09) diadakan pertemuan Ketua Umum SPI Henry Saragih dan Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Sofyan Djalil, Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Direktur Land Reform. Pertemuan ini membahas percepatan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria.
Pada usia yang ke-20 pada tanggal 8 Juli 2018, perjuangan SPI telah  berhasil dalam berbagai hal; SPI bersama dengan gerakan rakyat lainnya berhasil menjaga dan mempertahankan Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 sebagai payung dari reforma agraria di Indonesia. SPI bersama dengan gerakan rakyat lainnya telah mendorong perjuangan reforma agraria dan kedaulatan pangan menjadi program prioritas pemerintah Indonesia. SPI telah berhasil memperjuangkan, mendistribusikan dan mempertahankan tanah pertanian kepada para anggotanya. SPI berhasil mencetak kader-kader agroekologi dan mempraktekkan pertanian agroekologi diberbagai wilayah anggota SPI. SPI telah berhasil membangun pusat perbenihan di tiap wilayah kerja SPI sebagai upaya untuk melakukan pemuliaan dan produksi benih bagi petani petani anggota SPI dan petani lainnya. SPI berhasil membangun koperasi petani Indonesia di basis-basis petani yang bergerak di bidang produksi, distribusi produksi, dan kebutuhan-kebutuhan kehidupan petani lainnya.
SPI bersama dengan gerakan rakyat lainnya berhasil mendorong pengesahan UU 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengesahan UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan, dan UU no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. SPI juga melakukan judicial Review di antaranya, UU no 25 tahun2007 tentang Penanaman modal, UU No 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No 18 tahun 2009 tentang peternakan, dan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
“Di tingkat internasional SPI bersama dengan La Via Campesina mengusulkan ke PBB untuk menjadikan hak asasi petani menjadi sebuah deklarasi PBB. Usaha ini tinggal pengesahan lagi, direncanakan di bulan September 2018 ini akan disahkan,” imbuhnya
“SPI telah dipercaya sebagai sekretariat regional La Via Campesina (organisasi petani Internasional) untuk wilayah Asia Tenggara dan Timur berturut-turut sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Kemudian telah menjadi sekretariat internasional La Via Campesina selama priode 2004 sampai dengan 2008, dan 2008 sampai dengan 2013,” lanjutnya.
Lebih lanjut Henry menjelaskan bahwa selama 20 tahun ini SPI menjadi organisasi perjuangan yang terdepan dalam melawan neoliberalisme. SPI menentang kehadiran REZIM perdagangan bebas di bawah World Trade Organization (WTO) dan perjanjian-perjanjian regional lainnya (Free Trade Agreement) yang memaksakan perdagangan bebas di dunia, yang membuat sistem perdagangan dunia semakin timpang, semakin tidak adil. Demikian juga rezim keuangan internasional di bawah World Bank dan IMF yang mendorong negara-negara di dunia menjadi tergantung pada permodalan yang dikuasai oleh negara-begara industry barat.
“Karena itu, pada kesempatan ini juga SPI  menegaskan bahwa pertemuan tahunan World Bank di Bali pada tanggal 10 – 12 Oktober 2018 akan datang  ini lebih baik tidak usah dilaksanakan karena akan  membuat Indonesia semakin terjerat ke dalam belenggu genggaman World Bank dan IMF,” imbuhnya.
Terakhir, Henry menutup bahwa belum berhasilnya Indonesia menjalankan reforma agraria, dan kedaulatan pangan sesuai dengan  janji yang telah dicanangkan pemerintah saat ini disebabkan oleh karena tekanan dari negara-negara industri yang tergabung ke dalam OECD, dan juga lembaga-lembaga keuangan internasional, serta persekongkolan korporasi-korporasi dunia (transnational coorporations).  Demikian juga tak terselesaikannya konflik-konflik agraria, dan terjadinya perampasan-perampasan tanah rakyat dan kriminilisasi pejuang petani akhir-akhir ini.
“Seperti penangkapan saudara Azhari, ketua SPI DPC Merangin, Jambi yang sekarang sedang diadili di pengadilan Negeri jambi. Dengan tuduhan tak beralasan sebagai dalang perambahan hutan,” tuturnya.
SPI bertekad untuk terus memperkuat organisasi menjadi organisasi terdepan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat untuk tegaknya keadilan agraria, dan kedaulatan pangan di Indonesia, serta memberikan sumbangsih bagi kebaikan petani di tingkat dunia,” tutupnya.
Kontak Selanjutnya:
Henry Saragih - Ketua Umum SPI  -  0811 655 668
Agus Ruli Ardiansyah - Sekretaris Umum SPI - 0812 7616 9187

Mahmudi - SPI Rembang - 0821 3822 1920
Share:

Petani Sedunia Tolak Pertemuan IMF – Bank Dunia di Bali, Oktober 2018

SERIKATPETANIREMBANG.COM- La Via Campesina (organisasi petani internasional) memanggil anggotanya, gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil di dunia untuk berkumpul dan bergerak bersama-sama membangun aksi menolak Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) yang akan mengadakan “Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 “di Bali-Indonesia pada 8-14 Oktober 2018.
Dibuat pada tahun 1944, tujuan yang dicanangkan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk mengurangi kemiskinan. Namun, mereka ternyata melayani kepentingan para kontributor utama mereka dan mereka telah menerapkan agenda neoliberalisme, yang merupakan fundamentalisme pasar (berorientasi pasar), privatisasi dan deregulasi di seluruh dunia. Pinjaman yang mereka berikan (ke negara-negara) diberikan dengan persyaratan yang sangat ketat yakni harus membuka pasar selebar-lebarnya dan membongkar semua jenis kebijakan nasional. Dengan demikian, mereka telah bertindak sebagai penjajah ekonomi global. Alih-alih mengurangi kemiskinan, seperti yang dijanjikan dalam programnya, mereka meminggirkan dan mengusir petani dari tanah pertanian mereka. Selain itu, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional adalah lembaga yang benar-benar terdiskreditkan dan tidak demokratis di mana pengambilan keputusan berbasiskan sistem one dollar one vote (dihitung berdasarkan kekayaan, semakin kaya seseorang maka suaranya akan semakin banyak) meminggirkan negara-negara Selatan.
IMF dalam kebijakan perlindungannya bersandar pada liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang menghasilkan degradasi kedaulatan negara, sehingga negara tidak dapat memainkan perannya dalam melaksanakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sektor-sektor vital yang mengendalikan kehidupan banyak orang diserahkan kepada sektor swasta sehingga mekanisme atau waktu pembayaran utang dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, kesejahteraan kaum tani terabaikan dan menjadi sasaran utama kemiskinan. Dampak ini dapat terlihat dengan jelas ketika penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1997, yang menyebabkan melemahnya BULOG (National Public Stock Holding) yang menyebabkan Indonesia mulai mengimpor pangan dalam skala besar, terutama beras. Kebijakan ini kemudian melekat dengan Perjanjian Pertanian WTO, baik tentang liberalisasi pasar dan kepemilikan saham publik. Oleh karena itu IMF dan WTO serta FTA (perjanjian perdagangan bebas) saling terhubung satu sama lain dalam hal agenda neoliberalisme. Saat ini, IMF terus mempromosikan liberalisasi pasar dan privatisasi dengan forum internasional lainnya ke negara-negara berkembang, meskipun tidak ada negara “yang dikuasai oleh IMF” berhasil keluar dari krisisnya. Itu sebabnya ada demonstrasi massa melawan IMF di tengah pertemuan G20 di Argentina Juli 2018, setelah pemerintah Argentina mendapat utang baru dari IMF. Selain itu, Yunani saat ini juga menjadi “pasien” dari IMF.
Bank Dunia sebagai lembaga pendanaan pembangunan dunia, mengimplementasikan berbagai model proyek mega yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana hal ini mempengaruhi perampasan tanah yang merajalela, kriminalisasi terhadap petani dan penggusuran rumah petani di berbagai belahan dunia, seperti Indonesia, India, Srilanka, Bangladesh, Thailand, Filipina dan Brasil. Pada periode 2001 hingga 2010, karena investasi skala besar yang didorong oleh Bank Dunia di sektor pertanian, terutama di negara-negara Afrika dan Asia, terjadi perampasan tanah yang melibatkan sekitar 203 juta hektar lahan. Secara khusus, Bank Dunia menginfiltrasi sektor agraria dan pertanian dengan menyediakan model reforma agraria yang dianggap mendukung ekonomi sektor pertanian melalui proyek yang disebut Program Percepatan Reformasi Agraria (One Map Project). Konsep ini tidak lain adalah reforma agraria berbasis pasar yang tidak menekankan redistribusi tanah dengan cara yang adil, kontrol atas tanah petani dan manajemen berbasis keluarga, tetapi hanya menekankan masalah monetisasi lahan, yang berdampak pada kontrol individu dan memfasilitasi infiltrasi modal. Aktualisasi ini dapat dilihat dari pelaksanaan One Map Project di Indonesia dan di semua negara berkembang dari tahun 2000 hingga sekarang, di mana program hanya berfokus pada distribusi sertifikat tanah tanpa menyelesaikan konflik agraria yang sedang berlangsung dan tanpa memberikan ukuran yang sama untuk kontrol lahan. Semua ini hanya untuk menciptakan pasar tanah atau bank tanah untuk perkebunan besar, infrastruktur, pabrik, bendungan, irigasi, dll.
Bank Dunia juga mendorong negara-negara selatan dengan “perangkap utang” Bank Dunia untuk membuat dan menerapkan privatisasi dalam layanan sektor publik, seperti kesehatan, pendidikan, bendungan, pengelolaan air, hutan dan perkebunan, di mana perusahaan mengambil keuntungan besar. Sementara di sisi lain, perubahan iklim yang ekstrim sudah terjadi dengan bencana alam yang mengerikan, banjir dan musim kemarau yang keras, yang juga menghasilkan krisis pangan, selain itu ada penggusuran, perampasan tanah, kriminalisasi, konflik agraria, kelaparan dan kemiskinan sebagai akibat dari privatisasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain bentuk-bentuk penindasan melalui pembangunan infrastruktur, Bank Dunia memperluas kegiatannya di bidang mitigasi perubahan iklim. Ini diimplementasikan dalam Program Investasi Hutan (FIP) di bawah REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan). Program ini adalah kumpulan dana dalam Bank Dunia untuk menyediakan dana bagi negara-negara berkembang yang memiliki hutan. Tercatat hingga 2010, dana yang dikumpulkan sebesar 577 juta USD. Sekilas program ini adalah program yang positif tetapi sebenarnya memiliki dampak negatif pada masyarakat, terutama bagi petani dan masyarakat adat. Program ini melegalkan perampasan tanah di lahan petani atas nama konservasi lahan dan melegalkan kemitraan kepada perusahaan untuk dapat mengelola konservasi hutan. Indonesia sendiri pada tahun 2016 menerima dana dari program FIP sebesar 17,5 juta USD.
Karena bentuk nyata penindasan dengan berbagai wajah Bank Dunia dan IMF ini, kami mengundang semua gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil untuk turun ke jalan untuk melakukan perjuangan melawan rezim neoliberalisme dan membangun dunia alternatif di luar bank-bank (world beyond banks) di Bali pada 8-14 Oktober 2018. Dengan seruan ini, kami berharap kita dapat bergerak bersama untuk menunjukkan kekuatan rakyat demi menegakkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
Sudahi Bank Dunia!
Akhiri IMF!
Tegakkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial Sekarang!

Diterjemahkan dari : https://viacampesina.org/en/peasant-struggles-against-neo-liberalism-to-realize-a-world-beyond-the-banks/
http://www.spi.or.id/petani-sedunia-tolak-pertemuan-imf-bank-dunia-di-bali-oktober-2018/#
Share:

Pangan Yang Utama



SERIKATPETANIREMBANG.COM-Pangan merupakan kebutuhan utama yang harus dicukupi dan dipenuhi. Itu hal ihwal yang selalu dikemukakan oleh sosok pria paruhbaya dengan lantang dan tegas. Pria ini dikenal dengan Kaji Jaya, Petani asal desa Pasedan Bulu Rembang. Dari apa yang diyakini ini, Mbah Jaya menanam tanaman pangan berupa pisang, kedondong, sukun, jambu air dan jagung. 

Budidaya tanaman pisang ini, sudah dilakukan Kaji Jaya semenjak 20 tahun lalu. Dalam luasan 2 hektar area Mbah Jaya mengkolaborasikan antara tanaman pisang dengan kedondong di atas tanah miliknya sendiri. Jambu air berada di lokasi berbeda, sedangkan sukun dan jagung di area desa hutan. Tanya kami berapa luas Mbah, pungkasnya sekitar 30 hektar lebih.



Dalam keyakinannya, tanaman yang ditanam adalah tanaman sumpah. Artinya, tanaman yang sudah pasti berbuah dan memberikan hasil kepada yang merawatnya. Termasuk tanaman sukun yang baru satu tahun ditanam. Menurutnya, sukun ini akan menghijaukan desa hutan serta memberi manfaat berupa hasil buah yang bisa dimanfaatkan untuk kedaulatan pangan. Begitu tutur Mbah Jaya dengan mantapnya.




Share:

Hujan Semalam Bagi Petani Garam

SERIKATPETANIREMBANG.COM-Turunnya hujan tadi malam membuat lahan tambak garam di daerah Rembang menjadi banjir. Sehingga perlu bongkar plastik untuk diganti airnya.
Sugimen, warga Dresi kabupaten Rembang mengaku akan membongkar plastik di lahan tambak garapannya. Karena, lahan terdampak hujan ini, airnya sudah terkontaminasi sehingga perlu diganti dengan air laut yang sudah ditampung di kolam besar.
Proses untuk air laut menjadi tuwa agar bisa menjadi garam, butuh waktu satu minggu, makanya hari ini akan kita bongkar. Sugimen mengaku, dia sebagai Petani Penggarap. Lahan yang digarap Sugimen merupakan lahan miliknya Mani, warga Dresi juga. Dalam menggarap Sugimen mengaku mendapat bagian sebesar Rp 900/kg garam`

Share:

Serojeh Aset Desa Mlatirejo

Dalam beberapa pekan ini, Desa Mlatirejo menjadi sorotan publik Rembang terkait dimunculkannya Situs kuno berupa Goa dan Sungai Serojeh di sosial media. Banyak destinasi yang dapat kita nikmati di lokasi tersebut. Selain Serojeh, ada pula Kedung Semar, Kedung Bletik, Gunung Panji dan masih banyak lagi. Lokasi ini, merupakan situs kuno yang saling berkaitan di antara munculnya beberapa Desa di Kecamatan Bulu. Untuk itu, situs warisan alam, legenda, mitos yang termasuk foklor budaya ini wajib kita jaga bersama.
Menurut penuturan Kepala Desa Mlatirejo Eko Wahyu Sapto Utomo. Serojeh memiliki cerita tersendiri di warga masyarakat dan sangat bagus untuk kunjungan wisata. Tapi karena akses jalan yang sulit dan letak Goa yang tersembunyi mungkin menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Himbauan Kades Eko Wahyu, bagi Pengunjung agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, menjaga diri karena cekungan air Serojeh sangatlah dalam. Kalau belum mahir berenang saya mengharap jangan nekat masuk goa, itu sangat berbahaya demi mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi. Bagi para pengunjung yang masuk ke Goa untuk tidak merubah bentuk ataupun mengambil benda-benda yang ada di dalamnya walaupun berwujud batuan, terlebih harus meminta pendamping yang lebih paham dengan lokasi Serojeh.



Terkait pembangunan bendungan yang akan dilaksanakan oleh Pemda Rembang disekitar aliran sungai Serojeh, saya kurang sependapat. Khawatirnya kalau dibendung lumpur akan mengendap banyak yang kemungkinan malah bisa mematikan sumber mata air yang ada, ungkap Eko Wahyu Kades Mlatirejo.

info kontak selanjutnya:
Eko Wahyu Sapto Utomo, Kades Mlatirejo 085290442757

Share:

Popular Posts

Total Pageviews

Label

Gallery Kehutanan