Kementan Luncurkan Varietas Baru Benih Cabai

Varietas baru benih cabai merah, Carvi Agrihorti. (Tri Junari/Ayobandung.com) 


Lembang, serikatpetanirembang.com - Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan varietas baru benih cabai merah diberi nama Carvi Agrihorti. Varietas cabai karya peneliti Balitbangtan ini memiliki keunggulan tahan hama dan mampu beradaptasi di dataran medium hingga tinggi. 

Selain tahan terhadap serangan hama atau virus belang, potensi hasil cabai varietas ini cukup tinggi, yakni mencapai 21-23 ton per hektare saat dipanen pada umur 95 hari. 

"Secara morfologi, bentuknya tak terlalu besar tapi cukup panjang yaitu 13 centimeter. Kemudian memiliki warna yang cerah dan mengkilap, ujung cabainya runcing serta rasa pedas lebih tinggi dibanding jenis cabai lainnya," kata peneliti Balitbangtan, Ifa Manzilla saat Diseminasi Hasil Perakitan Varietas Cabai di Balitsa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (15/10).

Dengan hadirnya varietas cabai unggulan ini, dia melanjutkan, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas cabai nasional mencapai 20 ton per hektare dari saat ini yang baru sekitar 8,82 ton per hektare. 

"Kalau untuk industri saus cabai, Cavri cocok digunakan untuk bahan itu," terangnya. 

Peneliti lainnya, Redy Gaswanto menerangkan, cabai merah Carvi Agrihorti direkomendasikan ditanam saat musim hujan dibandingkan kemarau agar pertumbuhan tanamannya lebih cepat.

"Agar hasilnya lebih optimal, varietas ini baiknya ditanam di musim penghujan. Kalau dilihat dari pohonnya, memang buahnya tidak terlalu banyak, tapi dia keras, pejal dan isi benihnya banyak, tentu ini menguntungkan bagi penangkar benih," ungkapnya.


Dia menuturkan, cabai jenis ini telah diuji keunggulannya oleh Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) dan dikeluarkan SK sebagai VUB baru pada tahun 2018. Dirinya pun mengklaim cabai Carvi tahan terhadap virus berbahaya, asalkan perawatannya dilakukan dengan benar.

"Daya tahan untuk varietas ini lebih lama yakni mencapai dua minggu, sepekan lebih lama daripada varietas cabai lainnya," ucapnya. 

Saat ini, pihaknya tengah melakukan diseminasi terhadap ibu rumah tangga, pedagang maupun petani untuk menerima umpan balik atau respon terkait cabai tersebut.  

"Kami berharap VUB ini bisa menjadi referensi dan berkontribusi terhadap swasembada cabai nasional," jelasnya.

Artikel ini sudah Terbit di AyoBandung.com, dengan Judul Kementan Luncurkan Varietas Baru Benih Cabai, pada URL https://m.ayobandung.com/read/2019/10/15/67015/kementan-luncurkan-varietas-baru-benih-cabai

Penulis: Tri Junari
Editor : Dadi Haryadi
Share:

KEUNGGULAN BENIH PADI HITAM VARIETAS PARE PULU LELLENG MASYARAKAT ADAT KAJANG

serikatpetanirembang.com - Dari paparan Petani masyarakat adat Kajang Sulawesi Selatan, mengungkapkan beberapa keunggulan benih padi hitam varietas pare pulu lelleng adalah tahan hama, tahan musim kemarau walau kekurangan air serta panjang malai buah.

Usai tanam 90 - 100 hari.

Benih ini, belum ada yang pernah jual. Namun benih ini, mampu di tanam di luar wilayah Kajang.
Share:

SIKLUS KEBUTUHAN NUTRISI PADI HITAM VARIETAS PARE PULU LELLENG

serikatpetanirembang.com - Berikut siklus kebutuhan nutrisi padi varietas Pare Pulu Lelleng di Masyarakat adat Kajang Sulawesi Selatan.

Masa persemain Benih
7 - 18 hari

N  : 0
P   : 1 sdm
K   : 1 sdm
Ca : 1 sdm
H.  : 1 sdm
M2 : 1 sdm

Masa Pra pertumbuhan
10 - 30 hari setelah Tanam

N.  : 0
P.   : 1 sdm
K.  : 3 sdm
Ca : 1 sdm
H.  : 1 sdm
M2 : 2 sdm
Air laut : 1/2 liter

Masa Pertumbuhan
30 - 60 hari setelah tanam

N.  : 3 sdm
P.   : 1 sdm
K.  : 2 sdm
Ca : 1 sdm
H.  : 2 sdm
M2 : 2 sdm

Masa Ngidam
60 - 80 hari setelah Tanam

N.  : 1 sdm
P.   : 3 sdm
K.  : 2 sdm
Ca : 2 sdm
H.  : 2 sdm
M2 : 0

Masa Berbuah
80 hari sampai panen

N.  : 0
P.   : 2 sdm
K.  : 1 sdm
Ca : 3 sdm
H.  : 2 sdm
M2 : 0
Air laut : 1/2 liter
Share:

SPI: Petani Menyambut Antusias Pelantikan Jokowi – Amin, Siap Berada di Garda Terdepan dalam Menjalankan Reforma Agraria & Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden pada April 2019 lalu, Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019. Pelantikan ini dipandang Serikat Petani Indonesia (SPI) sebagai sebuah kemenangan bagi petani dan masyarakat pedesaan. Dengan kemenangan ini, program reforma agraria dan kedaulatan pangan Jokowi pada periode pertama, dipastikan dapat dilanjutkan dengan lebih maksimal pada periode kedua.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, keterlibatan SPI secara massif dalam memperjuangkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, didasarkan pada penilaian terhadap komitmen Jokowi yang kuat untuk melanjutkan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
“Berbagai capaian telah berhasil diraih pada periode pertama. Pencapaian ini tentu saja dilandasi keberanian dan keberpihakan kepada petani oleh Jokowi yang terbukti dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan Reforma Agraria guna mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia,” kata Henry di Jakarta pagi ini (14/10)
“Kebijakan-kebijakan ini akan dikenang sebagai warisan Jokowi yang akan senantiasa dapat menjadi batu pijakan bagi pemerintah untuk mendorong kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan,” lanjut Henry.
Henry mengemukakan, reforma agraria yang telah lama ditinggalkan sejak era kepemimpinan Sukarno ini, akan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas tanah petani sehingga petani dapat terus memproduksi pangan bagi masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
“Selain reforma agraria, Jokowi juga sukses meletakkan kedaulatan pangan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyejahterakan petani. Konsepsi Kedaulatan Pangan ini, merupakan hasil dari usulan SPI yang diterima dengan baik oleh Jokowi dan dimasukkan dalam Nawacita. Melalui kebijakan kedaulatan pangan ini, kemandirian petani dalam memproduksi pangan sehat dan bergizi berbasis kebudayaan lokal, dapat terjamin serta terlindungi,” paparnya.
Henry menegaskan, oleh karena itu, SPI memandang keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan tersebut merupakan hal yang paling prioritas. Jokowi pada periode pertama telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan reforma agraria dan kedaulatan pangan sehingga dalam periode kedua ini SPI akan meningkatkan kerja-kerja nya untuk mendukung dan mengawal komitmen Jokowi tersebut. SPI juga menyadari, implementasi kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan merupakan indikator utama dalam upaya pemenuhan United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas (UNDROP, Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan) yang memuat hak-hak yang melekat pada petani, seperti hak atas tanah, hak atas benih, hak atas air dan seterusnya.
“Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, SPI menyatakan kita petani dan masyarakat pedesaan perlu mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden agar berlangsung dengan baik,” tuturnya.
“Anggota SPI yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, akan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menjelaskan kepada masyarakat luas, bahwa pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan tongkat estafet akan dilanjutkannya reforma agraria, kedaulatan pangan, dan pelaksanaan UNDROP secara lebih massif lagi di periode kedua,” tambahnya.
Henry menambahkan, dengan pengalaman, pemahaman yang kuat atas berbagai kendala di masa sebelumnya, track record, konsep, jaringan nasional – internasional, struktur organisasi, dan kader yang ada pada SPI, SPI siap mengkonsolidasikan kekuatannya itu untuk bersama-sama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan kabinetnya yang baru.
“SPI selalu siap mengawal kebijakan dan memastikan pencapaian target pelaksanaan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan pemenuhan UNDROP,” tutupnya.
Kontak Selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668
Sumber: https://spi.or.id/spi-petani-menyambut-antusias-pelantikan-jokowi-amin-siap-berada-di-garda-terdepan-dalam-menjalankan-reforma-agraria-kedaulatan-pangan/
Share:

Khas Masyarakat Adat Kajang Padi Hitam Varietas Pare Pulu Lelleng



serikatpetanirembang.com - Desa Tanah Toa, kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan merupakan tempat dimana masyarakat adat kajang bermukim secara turun temurun.

Dalam masyarakat adat Kajang terdapat tradisi menanam padi hitam varietas pare pulu lelleng dengan luasan sekitar setengah hektar saja. Benih yang disiapkan 14 liter. Di tanam dengan perlakuan alami tanpa bahan kimia. Dari luasan setengah hektar tersebut, dapat hasil sekitar 40-50 ikat padi. Masing-masing ikat rata-rata seberat 24-35kg. Lalu dikeringkan diterik matahari hingga 3 sampai dengan 4 hari.
Hasil dari padi hitam varietas pare pulu lelleng ini, biasanya hanya digunakan dalam acara adat seperti Andingingi. Sebuah acara ritual adat ruwat bumi yang dilakukan sekali dalam setahun.

Andingingi adalah sebuah prosesi yang sakral di mana banyak laku yang harus dilakukan sebelum pelaksanaannya. Semua orang yang datang ke lokasi acara diwajibkan berpakaian hitam dan harus melepas alas kaki. Peserta ritual juga dilarang meludah sembarang tempat, tidak berbicara dan bergerak yang banyak, yang bisa mengalihkan perhatian pemangku adat yang sedang menyelenggarakan ritual. Pengambilan gambar untuk foto dan video hanya diperkenankan setelah pelaksanaan ritual inti.

Begitu hasil wawancara serikatpetanirembang.com dengan Petani masyarakat adat Kajang.
Share:

STOP RUU: MELANGGAR KONSTITUSI, MEMARJINALKAN RAKYAT DAN MEMISKINKAN PETANI

serikatpetanirembang.com -
Rilis Serikat Petani Indonesia Aksi Hari Tani Nasional Gedung DPR-RI, 24 September 2019.

Berdasarkan Keputusan Presiden Sukarno No 169/1963 pada setiap tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani. Tanggal itu diputuskan karena memiliki sejarah dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai dasar pengaturan sumber-sumber agraria di Indonesia disahkan. UUPA 1960 bertujuan untuk merombak struktur agraria Indonesia yang timpang dan sarat akan kepentingan sebagian golongan. Oleh karena itu, UUPA 1960 memberikan penekanan pada pentingnya sumber-sumber agraria digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani dan bangsa, sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Namun menjelang periode DPR-RI 2014-2019 berakhir, terdapat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kurang sejalan dengan UUD 1945 dan UUPA 1960. Ada lima RUU yang memiliki kaitan langsung dengan kehidupan petani dan masyarakat perdesaan, yakni; RUU Pertanahan, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB), RUU Perkoperasian, dan RUU Karantina Hewan Ikan Tumbuhan, serta RUU Sumber Daya Air yang baru saja disahkan DPR-RI. Sebelumnya Serikat Petani Indonesia (SPI) telah memberikan pandangan dan sikap kelima RUU tersebut kepada DPR-RI. 

RUU Pertanahan

SPI berpandangan RUU Pertanahan harus memuat prinsip-prinsip keadilan agraria sebagaimana tertuang di dalam penjelasan umum UUPA 1960, yakni: (1) asas kenasionalan; (2) hak menguasai negara; (3) pengakuan terhadap hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat; (4) fungsi sosial hak atas tanah; (5) hubungan antara warga negara dengan tanah serta larangan terhadap kepemilikan warga negara asing atas tanah; (6) kesamaan hak atas tanah bagi pria maupun wanita; (7) pelaksanaan land reform; dan (8) perencanaan dalam peruntukan, penguasaan, dan pemilikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalammnya.

SPI memandang dan bersikap substansi dan batang tubuh dari RUU Pertanahan (draf hasil pembahasan Panja RUU Pertanahan tanggal 21-23 Juni 2019) belum memuat prinsip tersebut secara utuh dan beberapa pasal bertentangan dengan konstitusi dan UUPA 1960. Hal itu dapat dilihat dari pasal yang mengatur tentang hak milik atas satuan rumah susun untuk orang asing, hak pengelolaan yang mengurangi hak menguasai negara, membuka peluang selebar-lebarnya terhadap penguasaan tanah, belum menyelesaikan berbagai persoalan sektoral dalam pengaturan terkait tanah di Indonesia, bank tanah atau lembaga pengelola tanah dan sanksi-sanksi yang memberatkan petani namun menguntungkan korporasi.

RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB)

Terdapat beberapa ketentuan di dalam RUU SBPB yang dinilai memberatkan petani kecil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012. RUU SBPB menyebutkan bahwa petani kecil harus melapor kepada pemerintah dalam setiap kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012, yang memperbolehkan dan memberi kebebasan ke pada petani untuk mencari dan mengumpulkan plasma nutfah dan/atau benih. SPI menilai justru tanggung jawab negara, dalam hal ini peran pemerintah, yang seharusnya proaktif dalam melakukan kegiatan pendataan.

RUU SBPB juga mengatur batas edar varietas hasil pemuliaan petani, yakni terbatas pada 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota. Ketentuan ini bertentangan dengan Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012, di mana petani kecil memiliki kebebasan dan diperbolehkan mengedarkan varietas hasil pemuliaan kepada komunitasnya. Komunitas, sebagaimana yang dimaksud MK adalah sesama petani, yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia.

Kemudian RUU SBPB mengatur ketentuan mengenai pengedaran produk hasil rekayasa genetika. SPI menilai hal ini tidaklah cukup, mengingat produk rekayasa genetika memiliki dampak bagi hajat hidup orang banyak dan keselamatan alam. RUU SBPB bahkan memiliki ketentuan mengenai sanksi administratif yang menjurus pada kriminalisasi petani, terkait dengan kegiatan perorangan dalam pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik tanpa izin. Lagi-lagi hal ini bertentangan dengan Putusan MK terhadap UU Sistem Budidaya Tanaman.

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

SPI memandang motif dari revisi UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan lebih kepada untuk memfasilitasi arus keluar masuknya komoditas perdagangan antar negara. Hal ini selaras dengan dasar pembentukan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional. 

SPI berpandangan pemerintah Indonesia seharusnya lebih berfokus kepada untuk meninjau kembali beberapa perjanjian-perjanjian perdagangan internasional, yang justru merugikan rakyat Indonesia, khususnya petani kecil dan masyarakat perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari rentetan kekalahan Indonesia di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), yang mengharuskan Indonesia untuk merevisi peraturan terkait impor beberapa komoditas.

RUU Perkoperasian

SPI memandang substansi dari RUU Perkoperasian semakin menjauh dari prinsip-prinsip gerakan koperasi, yakni perihal kemandirian, sekaligus tidak memperkuat posisi koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal dalam RUU Perkoperasian yang terlalu berfokus pada bentuk koperasi simpan pinjam, dan tidak menaruh perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk koperasi lainnya, seperti koperasi produksi. SPI berpandangan RUU Perkoperasian seharusnya memberi perhatian terhadap koperasi produksi terutama produksi pertanian hasil dari petani kecil dan masyarakat pedesaan di Indonesia di berbagai wilayah Indonesia, sehingga dapat menjadi fondasi bagi tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia.

RUU Perkoperasian memiliki beberapa ketentuan yang bersifat teknis, seperti pengaturan sisa hasil usaha yang menjadi ranah dari internal masing-masing gerakan koperasi. Tidak hanya itu, RUU Perkoperasian juga mengatur mengenai pembentukan wadah tunggal gerakan koperasi, ke dalam Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), bahkan sampai mengatur mengenai masa jabatan dari ketua Dekopin;

UU Sumber Daya Air

UU Sumber Daya Air pada akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna DPR-RI hari Selasa (17/09). Sebelumnya Pengesahan RUU SDA sempat tertunda dalam rapat paripurna DPR-RI pada Selasa (03/09). DPR-RI dalam hal ini menyebutkan mereka sudah mengacu kepada substansi dari Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang sebelumnya membatalkan UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Akan tetapi, SPI berpandangan masih terdapat permasalahan di dalam UU Sumberdaya Air yang telah disahkan. UU Sumber Daya Air yang baru tidak ada mencantumkan UUPA 1960 sebagai bagian menimbang dan konsideran. Hal ini menjadi penting mengingat UUPA 1960 merupakan dasar bagi pengaturan sumber-sumber agraria di Indonesia, dan seharusnya dijadikan sebagai acuan perumusan UU Sumber Daya Air. 

UU SDA yang disahkan tidak mencantumkan kata ‘kewajiban’, dan memilih kata ‘mengupayakan’, terkait penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat di dalam ketentuannya. Hal ini terlihat kontradiktif apabila dikaitkan dengan komitmen pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air, khususnya bagi petani kecil dan masyarakat pedesaan yang sangat rentan akan bencana kekeringan.

Sementara itu, UU SDA memenangkan korporasi dalam hak pengelolaan air. Meskipun menyebutkan hak rakyat atas air merupakan prioritas utama, nyatanya izin usaha bagi pihak swasta, khususnya mengenai air minum dalam kemasan tidak terusik. Padahal potensi terjadinya konflik antara petani dan masyarakat pedesaan dengan perusahaan air minum dalam kemasan sangat tinggi di Indonesia, seperti kasus Aqua di Padarincang, Kab. Serang, Provinsi Banten. Pemerintah seharusnya bersikap tegas akan hal ini, dan menjadikan hak rakyat atas air sebagai prioritas utama.

Kontak Lebih Lanjut:

Henry Saragih, Ketua Umum SPI (+62 811-655-668)

Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum SPI (+62 812-7616-9187)
Share:

Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (RUU SBPB) Yang Menjerat Petani

serikatpetanirembang.com - Jakarta, 23 September 2019 - Petani akan menerima *kado pahit* jika DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 September tepat pada peringatan Hari Tani Nasional. Padahal, secara substansi Rancangan Undang-Undang ini sangat merugikan dan berpotensi mengkriminalisasi petani.

RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang No.12 tahun 1992 . Tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Sebelumnya, di tahun 2012, Koalisi LSM telah mengajukan permohonan Uji Materi UU Sistem Budidaya Tanaman kepada Mahkamah Konstitusi RI (MK). MK kemudian mengabulkan permohonan dengan putusan Nomor 99/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MK berpendapat bahwa pasal-pasal itu dinilai diskriminatif dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan petani pemulia tanaman dalam melakukan pencarian, mengumpulkan dan mengedarkan benih. Putusan MK yang mengabulkan uji materi atas UU SBT berdampak positif bagi perbenihan nasional dan memberikan ruang bagi petani dalam melakukan pelestarian dan pemuliaan benih.

Atas dasar pendapat itu, MK memutuskan bahwa perorangan petani kecil boleh melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah bagi diri sendiri maupun komunitasnya. Perorangan petani kecil juga boleh mengedarkan varietas hasil pemuliaan untuk komunitas sendiri tanpa harus terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian RI.

Kegiatan Pencarian, pengumpulan dan penggunaan plasma nutfah/sumber-sumber genetik untuk kegiatan pemulian tanaman dan kegiatan budidaya pertanian adalah bagian tradisi turun temurun yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani dan pertanian. Kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh petani sejak manusia mengenal bercocok tanam, bahkan sebelum adanya korporasi.

Upaya untuk mengatur, membatasi, bahkan pemidanaan bagi petani, khususnya petani kecil, sebagaimana yang diatur dalam Rancangan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang akan disahkan. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap tradisi pertanian itu sendiri, yang melekat dalam kehidupan petani.

Patut diduga bahwa akan disahkannya RUU SBPB tersebut adalah upaya memberi jalan bagi korporasi-korporasi benih dan pertanian untuk menguasai sumber-sumber genetik dan benih-benih yang masih ada ditangan petani kecil. Hal ini juga akan membuat petani tidak berdaulat di tanahnya sendiri, hanya sebagai buruh dan subordinat dari korporasi benih dan pertanian. Pada akhirnya akan mengacam kedaulatan negara Indonesia sendiri (NKRI).

Kami sangat menyayangkan, bahwa Revisi UU Sistem Budidaya Tanaman yang kemudian diubah menjadi RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang semula diharapkan dapat menguatkan dan melindungi petani- yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia sumber pangan negeri ini- substansinya justru sangat mengebiri hak-hak petani.

Sejumlah pasal bermasalah dalam RUU SBPB ini mewajibkan petani kecil untuk melapor atau mengajukan ijin kepada Pemerintah Daerah yang berwenang dan dilanjutkan ke pemerintah pusat dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan pelestarian sumber daya genetik. RUU ini juga bertentangan dengan keputusan MK dengan mewajibkan petani kecil melapor kepada pemerintah daerah sebelum melakukan pelepasan benih. Lebih lanjut RUU SBPB ini juga membuka ruang bagi pelepasan tanaman rekayasa genetik di Indonesia.

RUU ini juga memberikan karpet merah kepada korporasi benih multinasional untuk mengembangkan usahanya dan mengancam merampas sumber daya hayati benih-benih lokal dengan hanya memberi perlindungan pada varietas yang seragam, stabil tanpa melihat kekayaan ragam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.

Tercatat, ada 22 Pasal kontroversial dalam Revisi UU ini yang mengkebiri hak-hak petani dan menegasikan petani sebagai subjek dalam segala hal yang berkaitan dengan pertanian. Revisi UU ini di design oleh DPR dan Pemerintah bukan untuk melindungi petani kecil. Hak-hak petani kecil semakin dikerdilkan. Justru, malah mengakomodir kepentingan pelaku usaha atau korporasi multinasional. Semangat liberalisasi dalam revisi UU ini sama seperti semangat yang ada dalam ketentuan UPOV 1991. Karena, sama-sama mendorong kepentingan korporasi multinasional dan mengkebiri hak-hak petani kecil.

Hendaknya, RUU SBPB sejalan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berdasarkan 10 prinsip mendasar yaitu :
1. Prinsip kedaulatan pangan, adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran dibidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional;
2. Prinsip keterlibatan petani dan organisasi petani, yakni pembentukan kebijakan yang pro-petani, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan secara egaliter tanpa diskriminatif atau mengistimewakan satu kelompok tertentu;
3. Prinsip non-eksploitasi, UU SBPB tidak boleh menjadi sarana eksploitasi manusia terhadap manusia atau manusia terhadap alam;
4. Prinsip Reforma Agraria, negara menjamin hak atas tanah, air dan wilayah atau teritori kepada petani;
5. Prinsip agroekologi, adalah prinsip yang berbasis kearifan lokal, atau penerapan teknologi tepat guna berasas kerakyatan dengan menggunakan sebesar-besarnya sumber daya lokal; pelestarian lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran tanah, air, udara, serta pencemaran benih; mendorong biodiversitas dan menolak monokultur; menyelamatkan plasma nutfah; konservasi air; mendukung keberlanjutan kesuburan tanah dan senantiasa menghasilkan produksi pangan yang sehat; menghargai diversifikasi pangan; dan pola pertanian terpadu keanekaragaman produk termasuk ternak dan perikanan;
6. Prinsip perlindungan negara, dimana terdapat proteksi harga dan perlindungan dari pasar bebas; perlindungan tanah pertanian; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah over-produksi yakni berlebihnya produk hasil pertanian karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah produksi sehingga berpotensi merusak nilai dan harga produk tersebut; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung pasca panen atau pengolahan hasil pertanian;
7. Prinsip kesetaraan gender, yakni pengakuan kesetaraan yang responsif bagi petani dan pelaku budidaya tanaman;
8. Prinsip pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan domestik atau dalam negeri, yakni pengutamaan terhadap pemenuhan produk yang dibutuhkan di tingkat lokal, wilayah dan nasional;
9. Prinsip hak asasi petani, upaya ini dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak asasi petani sesuai dengan artikel 9 Traktat Internasional ITPGRFA (International Tretaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture dimana Indonesia telah meratifikasinya tahun 2004)
10. Perlindungan sumber daya genetik-ekosistem, pengetahuan lokal, perlindungan petani/masyarakat adat dan lokal, perlindungan untuk pembagian keuntungan yang adil seperti diamanatkan dalam Konvensi Keragaman Hayati CBD dan Nagoya Protokol.

Dengan melihat hal-hal di atas dan untuk melindungi petani dan demi kepentingan kedaulatan pangan dan kedaulatan Negara, maka Kami koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kedaulatan Benih Petanin dan Pangan yang selama ini melakukan kerja-kerja mendampingi petani meminta kepada pemerintah dan DPR untuk:

PERTAMA : MENUNDA PENGESAHAN RUU SBPB

KEDUA : RUU SBPB harus dikaji ulang dan dikonsultasi publikkan secara luas dengan melibatkan semua komponen masyarakat Petani dan Kelompok masyarakat Sipil
====

NARA HUBUNG:
M. Rifai (081332933581)
Dewi hutabarat (081381108822)
====

*Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan:*

Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK)
Koperasi Benih Kita Indonesia (KOBETA)
Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB)
Aliansi Petani Indonesia (API)
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA)
Yayasan KEHATI
FIELD Indonesia
Indonesia for Global Justice (IGJ)
Aliansi Organis Indonesia (AOI)
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Yayasan Bina Desa
Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
Koalisi Daulat Benih Petani
Mari Sejahterakan Petani (MSP)
Lab. Agensia Hayati TANETE Institute
Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)
FIAN Indonesia
Share:

Hari Tani Nasional 2019: Momentum Presiden Jokowi Lanjutkan Pelaksanaan Reforma Agraria Untuk Kedaulatan Pangan & Penegakan Hak Asasi Petani di Indonesia

serikatpetanirembang.com - JAKARTA. Tanggal 24 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Tani Nasional (HTN). Hal ini mengingat 59 tahun yang lalu, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai dasar pengaturan sumber-sumber agraria di Indonesia, yang sebelumnya masih menggunakan hukum buatan pemerintah kolonial Belanda.
UUPA 1960 bertujuan untuk merombak struktur agraria Indonesia yang pada saat itu timpang dan sarat akan kepentingan kolonial. Oleh karena itu, UUPA 1960 memberikan penekanan pada pentingnya sumber-sumber agraria dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani dan bangsa.
“Penetapan HTN berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tanggal 26 Agustus 1963 No 169/1963 menandakan pentingnya peran dan posisi petani sebagai entitas bangsa,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di Jakarta hari ini (22/09).
Henry menyampaikan, selama lima tahun pemerintahan Jokowi, pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, dan berbagai program pertanian lain nya untuk kedaulatan pangan sudah berjalan, namun perlu lagi upaya untuk peningkatan yang signifikan.
“Oleh karena itu HTN ini bisa dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi di masa pemerintahan yang kedua ini untuk melanjutkan komitmennya melaksanakan reforma agraria, mendistribusikan tanah kepada petani kecil dan petani tak bertanah, menyelesaikan konflik-konflik agraria yang masih banyak terjadi menimpa rakyat di berbagai daerah,” katanya.
“Kita juga mengapresiasi turunnya persentase penduduk miskin di daerah, dari sebelumnya 13,10 persen (15,54 juta orang) pada September 2018, menjadi 12,85 persen (15,15 juta orang) pada Maret 2019,” lanjutnya.
Tunda Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan
Meski demikian, Henry menyampaikan pada masa akhir jabatan Presiden Jokowi terdapat banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas di DPR saat ini yang kurang sejalan untuk lanjutkan komitmen tersebut. Ada lima RUU yang memiliki kaitan langsung dengan kehidupan petani dan masyarakat pedesaan; RUU Pertanahan, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB), RUU Perkoperasian, dan RUU Karantina, RUU Sumber daya air yang baru saja disahkan DPR.
Upaya DPR-RI untuk mengesahkan peraturan tersebut terkesan sangat terburu-buru, hal ini mengingat banyaknya pasal-pasal yang diatur dalam RUU-RUU tersebut, justru bertentangan dengan kepentingan petani dan masyarakat pedesaan saat ini.
“SPI telah memberikan pandangan dan sikap terkait RUU tersebut. Dalam RUU Pertanahan misalnya, beberapa ketentuan yang diatur dalam RUU tersebut justru bertentangan dengan amanat UUPA No. 5 Tahun 1960. Seperti soal kewenangan hak pengelolaan, dan kepemilikan bagi orang asing, serta beberapa pasal lainnya. Apabila RUU Pertanahan dipaksakan untuk disahkan, hal ini justru akan mempersulit pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria yang menjadi prioritas dari pemerintahan Joko Widodo saat ini,” tegas Henry.
Menyelaraskan dengan UNDROP
Henry mengingatkan selain diselaraskan dengan UUPA 1960 sebagai dasar pengaturan agraria di Indonesia, Pemerintah Indonesia juga dapat mendorong agar RUU yang tengah dalam pembahasan oleh DPR saat ini mengacu kepada Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP).
“UNDROP sudah ideal karena isinya mengatur perlindungan dan pemberdayaan hak-hak petani dan orang yang bekerja dipedesaan. DPR harus menjadikan UNDROP sebagai acuan dalam perumusan peraturan mulai dari tingkat nasional hingga kebijakan di tingkat lokal,” tegasnya.
Hal selanjutnya yang ditekankan Henry adalah mengenai keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian dagang global yang harus ditinjau ulang. Hal ini mengingat dampak dari berbagai perjanjian dagang tersebut justru memarjinalkan kehidupan ekonomi petani dan kedaulatan pangan di Indonesia.
“Sebagai contoh: Indonesia mendapatkan gugatan dari Brazil di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) terkait kebijakan impor unggas, yang dinilai sebagai bentuk proteksi Indonesia terhadap sektor perunggasan nasional. Gugatan tersebut dikabulkan, dan berimplikasi kepada diubahnya beberapa regulasi di Indonesia terkait perunggasan,” tegasnya.
“Pemerintah Indonesia seharusnya belajar banyak dari bagaimana dampak dari perjanjian-perjanjian dagang yang sebelumnya telah diratifikasi, yang tidak memberikan keuntungan bagi petani Indonesia,” sambungnya.
Pertanian Agroekologi
Henry juga menggarisbawahi mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Henry mengemukakan, SPI mendukung upaya pemerintah untuk mengambil langkah tegas mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terkhusus menangani korporasi yang menjadi pelaku pembakaran hutan.
SPI mendorong pemerintah melakukan transformasi model pertanian Indonesia menjadi pertanian ekologis, model pertanian yang tidak merusak alam, dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan national, untuk kedaulatan pangan. Meninggalkan cara-cara bertani yang merusak alam dan hanya berorientasi untuk memenuhi kepentingan pasar internasional yang saat ini berada pada ambang krisis,” tuturnya.
“SPI telah memulainya dengan mendorong petani anggotanya untuk menanam tanaman tidak tergantung kepada pasar global dan mudah terpapar kebakaran, lebih mendorong pertanian agroekologis yang ramah lingkungan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” lanjutnya.
Aksi Nasional
Henry menambahkan, dalam peringatan HTN ini telah menyerukan semua anggota SPI untuk melakukan aksi nasional, pengerahan massa tani.
“Di Jakarta kita akan melakukan aksi ke DPR mendesak penundaan RUU yang masih bermasalah seperti yang saya sebutkan di atas,” tambahnya.
Aksi simpatik pemuda tani SPI Sumatera Barat saat acara car free day di Padang (22/09). Aksi ini adalah rangkaian aksi peringatan Hari Tani Nasional ke-59 yang dilaksanakan SPI di setiap provinsi di Indonesia
“Mulai hari ini, petani SPI juga sudah melakukan aksi seperti di Padang dan Medan, merayakan Hari Tani Nasional, hari rayanya kaum tani se-Indonesia,” tutupnya.
Kontak selanjutnya :
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668

Sumber: https://spi.or.id/hari-tani-nasional-2019-momentum-presiden-jokowi-lanjutkan-pelaksanaan-reforma-agraria-untuk-kedaulatan-pangan-penegakan-hak-asasi-petani-di-indonesia/


Share:

Hortimart SPI Rembang

serikatpetanirembang.com - Telah hadir Hortimart SPI Rembang yang berlokasi di utara Pasar Sulang, Rembang.

Hortimart SPI Rembang, hadir atas dasar kepedulian terhadap Petani. Terkhusus menjembatani Petani sebagai Produsen, agar bisa menjual produknya sendiri secara langsung.

Di Hortimart tersedia berbagai aneka jenis hasil horti seperti cabai, kubis, wortel, sawi, seledri, tomat, bawang serta kelapa dan degan. Untuk harga tak perlu khawatir, dijamin lebih terjangkau.

Bagi Petani yang mau jual hasil panen secara langsung juga bisa. Baik dengan jumlah besar maupun kecil. Karena kami juga berjejaring dengan Pasar Horti di beberapa kota di Jawa Tengah.

Admin SPI Rembang

info selanjutnya:

Mahmudi - SPI Rembang - 082138221920
Hendro - Management Hortimart - 085200033912




Share:

Mitos Telor Pithek Jowo

serikatpetanirembang.com - Ayam kampung merupakan ayam liar, yang biasanya dipelihara tanpa menggunakan kandang atau tempat khusus. Maka, ayam kampung atau pithek jowo akan mengkonsumsi makanan yang ada di sekitar mereka. Contohnya cacing, biji-bijian, serangga, dan bahkan ulat.

Ukuran telor ayam jenis kampung juga lebih kecil dibandingkan dengan telor ayam yang di jual di pasaran. Kira-kira, telor ayam kampung atau pithek jowo punya berat sekitar 27 gram hingga 56 gram per butirnya. Meski lebih kecil, harga telir ayam kampung ini terbilang lebih mahal dibanding telor ayam negeri.
Mitos orang jawa, telor pithek jowo (ayam kampung) mempunyai khasiat yang lebih dibanding dengan telor ayam negeri. Sehingga masyarakat jawa lebih memilih telor pithek jowo dalam beberapa acara tradisi ataupun untuk konsumsi.

Apa sih, yang membuat masyarakat jawa lebih yakin dengan telor ayam kampung?

Kalau dilihat dari nutrisi; Jelas beda. Pada jumlah 80 gram sampai 100 gram telor ayam ras negeri mengandung beberapa nutrisi seperti 150 kalori, 12,5 gram protein, 1 gram karbohidrat dan 10 gram lemak. 

Sementara pada telor ayam kampung (pithek jowo) mengandung energi sebanyak 150 kalori, 13 gram protein, 10 gram lemak, dan 1,5 gram karbohidrat. Jika dibandingkan, kandungan protein dan karbohidrat pada telor ayam kampung sedikit lebih banyak ketimbang telor ayam negeri. 

Pada dasarnya, kedua telor tersebut memiliki manfaat yang sama. Namun, ayam kampung (pithek jowo) menghasilkan telor yang mengandung vitamin E dan lemak yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dibanding ayam biasa. Vitamin E dan lemak baik untuk kesehatan jantung dan meningkatkan kekebalan tubuh, fungsi penglihatan, fungsi otak, hingga kesehatan jantung.

Selain itu cara memelihara ayam juga menjadi pengaruh dari seberapa banyak kandungan gizi di masing-masing telor ayam. Ayam kampung (pithek jowo) punya gizi lebih tinggi. Karena, pakannya terbuat dari bahan-bahan alami seperti tanaman hijau, hewan serangga dan ayam kampung mendapatkan udara alami lebih banyak.

Berbanding terbalik dengan ayam negeri yang diternakkan di suatu ruangan, dan makannya pun diatur dan diolah sedemikian rupa oleh Peternak. Hasilnya, kandungan gizi di dalamnya memang cukup tapi tidak berlebih seperti ayam kampung (pithek jowo).

Maka dari itu, mitos masyarakat jawa lebih mengutamakan untuk mengkonsumsi telor pithek jowo (ayam kampung).

Apa itu mitos?
Mitos secara luas dapat mengacu kepada cerita tradisional.

Admin SPI Rembang


https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/kandungan-telur-ayam-kampung/amp/


Share:

Keberuntungan Petani Cabai

serikatpetanirembang.com - Harga cabai melambung ke harga 60 hingga 80rb di masing-masing daerah. Cabai jempling juga beranjak ke level 50rb/kg.

Hal demikian, disebabkan karena jumlah ketersediaan cabai yang relatif kecil sedang permintaan konsumen melambung tinggi. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pasokan dan permintaan.

Admin SPI Rembang
Tini - Cabai Sulang - 089509242533

Share:

Membanggakan! Serikat Petani Indonesia Mewakili Petani Sedunia, Pidato di Forum Pertanian di Markas Besar PBB di New York

Zainal Arifin Fuat bersama Qu Dongyu Dirjen FAO periode 2019 - 2023
NEW YORK. Zainal Arifin Fuat, pria asal Madiun, mewakili petani sedunia dalam sebuah forum pertanian terbesar di dunia. Forum tersebut bertajuk Dekade PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) untuk Pertanian Keluarga (2019-2029) di kantor pusat PBB, di New York, Amerika Serikat, Selasa kemarin (16/07). Dalam forum tersebut Zainal diposisikan sejajar dengan Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu.
Dalam forum tersebut, Pria yang Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) ini menyampaikan agar PBB sukses dengan mencapai target “Sustainable Development Goals” sangat penting bagi PBB dan FAO (Badan Pangan Dunia) untuk terus mempromosikan pertanian berbasis keluarga kecil yang menggunakan sistem agroekologis.
“Sistem pertanian agroekologis menuntun petani kecil untuk bertani secara berdaulat, meninggalkan ketergantungan terhadap input-input kimia yang tidak menyehatkan, dan tentunya lebih ramah lingkungan,” kata Zainal.
Zainal melanjutkan, agar Dekade PBB untuk Pertanian Keluarga ini berhasil dan maksimal dijalankan wajib disinkronkan dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan yang baru disahkan tahun lalu, yang inisiatifnya berasal dari SPI.
“Pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan yang terkandung dalam Deklarasi PBB itu akan menjadi dasar norma dan indikator keberhasilan untuk implementasi agenda Dekade Keluarga Pertanian PBB,” tegasnya.
Zainal menambahkan, hak atas tanah, hak atas air, hak atas benih, hak-hak petani perempuan ketika diakui, ditegakkan, dan dilindungi, adalah solusi untuk tantangan saat ini yang dihadapi sistem pangan dunia.
Share:

Gembili Kemadu Rembang

serikatpetanirembang.com - Gembili merupakan potensi sumber hidrat arang, protein, rendah lemak, kalsium, fosfor, potasium, zat besi, serat makanan, vitamin B6 dan C. Selain itu gembili mempunyai kadar sodium dan indeks glisemik yang rendah.
Gembili mempunyai rendemen tepung umbi dan tepung pati tertinggi (24,28% dan 21,44%) dibanding umbi-umbi lain. Dengan demikian ditinjau dari hasil rendemennya gembili sangat potensial untuk dikembangkan menjadi tepung maupun pati.

Gembili merupakan tanaman pekarangan saja, biasanya untuk batas pekarangan. Umur panennya agak lama, yaitu 7-9 bulan. Isi berwarna putih dan empuk bila direbus atau dikukus. Tanaman pangan ini dapat diolah pula menjadi tepung serta kripik yang tak kalah dengan bahan dari terigu.

Admin SPI Rembang


Share:

Gudang Garam Gandrungi Tembakau Virginia Vo K326

serikatpetanirembang.com - Virginia vo K326 ini dibudidayakan oleh Sariyadi, tepatnya di desa Banggi Kaliori Rembang. Tembakau jenis ini, merupakan bahan baku untuk PT. Gudang Garam, Tbk.
Dalam 20 hari ini, Sariyadi dalam merawat tanamannya mengaku belum pernah mengaplikasikan pupuk sama sekali. Sementara hanya menyiram saja dengan menggunakan air, karena cuaca  dan kondisi tanah yang sangat panas. Besok selanjutnya akan saya siram dengan kocor campur dengan pupuk, papar Sariyadi.

Admin SPI Rembang

Info selanjunya:
Sariyadi - Petani Banggi - 0823 1372 1949
Share:

Panen Awal Tembakau Rembang di Cabeankidul

Ramen bersama Sutami petik daun tembakau
serikatpetanirembang.com - Tanam di bulan april, pertengahan juni sudah mulai petik daun tembakau. 

Sekitar rumah dikelilingi tembakau oleh Ramen bersama Istri Sutami di Cabean Kidul, Bulu. Ramen mengaku ditahun ini menanam seluas 0,5 Ha. Salah satunya berada disekeliling rumahnya. Jadi petik, lalu disimpan agar matang kemudian dirajang di rumah sendiri.
Daun hasil petik (yang kecil daun bawah sedang yang lebar daun ke 5-7)
Hasil tembakau rajang, lalu dikeringkan kemudian disimpan dengan gulungan plastik. Tujuannya, agar kelembaban dan aroma tetap terjaga dan menjadi tembakau yang berkualitas.
Hasil rajang kering daun tembakau
Admin SPI Rembang
Share:

Entri yang Diunggulkan

Pasar Kramat Desa Nglojo Segera Launching

www.serikatpetanirembang.com - Pasar kramat Nglojo merupakan suatu pasar wisata tradisional yang mempunyai konsep mengangkat tema ...

Berita Pertanian

Total Pageviews

Label

Gallery Pertanian

Dokumentasi Berita

Postingan Populer