Petani Rembang Panen Raya Kacang Panjang

REMBANG,  Suwono warga Bulu kabupaten Rembang panen kacang panjang.

Di area 1 Ha, Suwono atau sapaan akrab mbah Nono menanam padi dan kacang panjang.
"Alhamdulillah Mas, kacangnya sudah panen terlebih dahulu dengan masa waktu 2 bulan," tutur mbah Nono.

"Untuk kacang hanya seluas 3000 M², selebihnya padi," tambah mbah Nono dengan senyum gembiranya.
Menurut Suwono,  kacang panjangnya dipetik hingga tua atau matal, karena nanti akan dijual dalam bentuk produk benih.
Bagi para petani kacang panjang yang ingin menanam sayuran kacang hingga 2 meter lebih ini,, dapat memesan bibit unggulan ke nomor wa Suwono yaitu 085213743203.


Penulis: Mahmudi
Penyelaras: Mahmudi
Share:

Lanjutkan Fondasi Kedaulatan Pangan yang Dibangun Jokowi

JAKARTA. Menjelang lima tahun memimpin Indonesia*, Presiden Joko Widodo telah membangun fondasi kedaulatan pangan, dan ini harus dilanjutkan demi kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan. Hal ini diutarakan Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam tiga buah talkshow yang ditayangkan oleh tiga tv berbeda di Jakarta, malam ini (14/02).

Henry memaparkan, kedaulatan pangan pada dasarnya memiliki tujuh prasyarat utama yakni reforma agraria; adanya hak akses rakyat terhadap pangan; penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan; pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan; pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi; melarang penggunaan pangan sebagai senjata; hingga pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

“Ketujuh prasyarat tersebut fondasinya telah kokoh dibangun Pak Jokowi,” kata Henry.

Henry melanjutkan, untuk reforma agraria contohnya, pemerintah Jokowi telah melakukan perhutanan sosial yang dampaknya telah dirasakan langsung oleh petani.  Sdh ada 2,5 juta hektar yang didistribusikan.

“Lahirnya Perpres Reforma Agraria No.86 tahun 2018 merupakan sikap tegas Jokowi dalam memberikan kepastian perlindungan terhadap keluarga Petani yang sedang bekerja di ladang, perkebunan dari perampasan tanah. Perpers ini langkah sangat maju dalam penerapan reforma agraria yang mangkrak di pemerintahan sebelumnya,” paparnya.

Henry melanjutkan pembangunan infrastruktur pertanian di perdesaan juga sudah dikebut sehingga kuantitas produksi petani meningkat.

“Ketika kuantitas produksi meningkat maka kedaulatan pangan di daerah tersebut terjamin. Tentunya produksi yang membuat petani berdaulat benih, pupuk, dan alami, sehat, *yang didistribusikan melalui koperasi*," lanjutnya.

Henry menambahkan, di pemerintahan Jokowi inilah adanya terobosan data pangan yang tersentral untuk beras yang di-update melalui citra satelit.

“ini juga patut diapresiasi dan ditingkatkan ke komoditas-komoditas pangan lainnya,” tutupnya.

*Kontak Selanjutnya:*
_Henry Saragih – Ketua Umum SPI - 0811 655 668_

Share:

Henry Saragih & Kedaulatan Pangan

JAKARTA, serikapetanirembang.com - Menurut Henry Saragih, konsep kedaulatan pangan adalah kemauan kita dalam menata dan menghitung lahan.

"Kita hitung aja lahan sawit kita, lahan gandum, lahan padi kita. Kalau kita benar benar mau. Inilah kedaulatan pangan," papar Saragih dalam Liputan Pangan di KompasTV malam ini.

"Petani jangan tergantung pada pasar. Petani harus produksi secara mandiri," tambah Henry, Ketua Umum SPI.

Dalam hal perilaku pangan, Henry menegaskan bahwa perilaku pangan kita harus diubah. Henry mengingatkan bahwa Indonesia memiliki diversitas pangan yang holistik, sehingga menurut Henry, tidak ada masalah dengan pangan. Tampaknya Henry Saragih ingin menyampaikan pesan kuat bahwa kedaulatan pangan adalah keniscayaan, bukan mimpi belaka.

Menurut Henry, dalam hal bibit dan lahan kita lengkap. Hanya saja perilaku dan pengetahuan kita yang perlu di tata.

"Dan yang penting adalah akses untuk petani agar kuat tidak tergantung pasar. Inilah yg kita maksud kedaulatan pangan menjadi visi dan misi kita," lugas Saragih.

Menurut Henry, selama ini petani tahu, dimana dan kemana, hingga berapa hasil pangannya dijual dipasaran.

"Dengan infrastruktur jalan yang sudah merata saat ini, banyaknya pasar rakyat, saya yakin petani segera berdaulat," pungkas Henry Saragih dalam KompasTV.

Penulis: Mahmudi
Penyelaras: Mahmudi

Share:

10 Alasan SPI Kembali Mendukung Jokowi di Pilpres 2019


  1. Serikat Petani Indonesia (SPI) memberikan mandat kepada Jokowi untuk menjalankan visi kedaulatan pangan SPI 2014-2024 di Sekretariat DPP SPI pada tanggal 1 Mei 2014
  2. Jokowi telah bekerja untuk menjalankan reforma agraria untuk menjamin hak-hak petani dan masyarakat desa atas kepemilikan dan penguasaan tanah
  3. Jokowi telah bekerja untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani
  4. Jokowi telah bekerja untuk mendukung dan mendorong koperasi agar tumbuh menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional
  5. Jokowi telah bekerja dalam menjalankan program perlindungan sosial
  6. Jokowi telah bekerja untuk membangun kawasan tertinggal dan terluar, membangun dari pinggiran
  7. Jokowi telah bekerja menjalankan UU Desa dan memajukan desa sebagai satuan terdepan untuk mengentaskan kemiskinan
  8. Jokowi telah bekerja untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan mendukung pembentukan dan pengesahan hak asasi petani menjadi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
  9. Jokowi senantiasa membuka diri untuk berdialog langsung dan melibatkan organisasi-organisasi rakyat selama menjalankan pemerintahan
  10. Jokowi dan Ma’ruf Amin adalah sosok yang amanah, dekat dengan rakyat, serta rekam jejak bersih dari penyalahgunaan kekuasaan


http://www.spi.or.id/10-alasan-spi-kembali-mendukung-jokowi-di-pilpres-2019/
Share:

Harga Bawang Merah Anjlok

PATI,  serikatpetanirembang.com - "Piye iki nasipe petani, rego brambang hanya 5000 yang " ungkap Dargo, petani bawang merah asal Ronggo, Pati,  Jawa Tengah.
Dargo dan para petani bawang merah saat ini mengaku mengeluh. Beberapa bulan lalu sebelum panen raya,  harga di tengkulak mencapai 10 ribu lebih.  Namun saat ini beda.  Harga bawah merah hanya mencapai kisaran 5 ribu.
Nk nggone kulo mas seng kelakon yg sudh terjadi * di ronggo panen apapun pasti hargane anjlok dr komoditi : cabe :bwg merah : padi : ketela: jagung: tebu
Cabe pernah 1000 /jagung pernah 800 /bwg merah pernah 1500/  tomat pernah 500/ terong jg 500
Share:

Pakan Ayam Joper

www.serikatpetanirembang.com - Pakan merupakan kebutuhan mendasar dalam dunia ternak. Paling tidak 70% pakan harus terpenuhi. Kali ini ada Petani dan Peternak yang kebetulan melakukan budidaya ternak ayam joper.

Amin mengungkapkan, salah satu cara yang dia lakukan dalam memenuhi kebutuhan pakan joper adalah dengan beberapa bahan yang mudah dijempui. Terdiri dari godong kelor, kates ataupun kangkung dengan memilih salah satu dari bahan tersebut. kemudian campur dan aduk dengan katul/pur serta tambahkan pula fermentasi dari rebung bambu ataupun fermentasi jagung.
 Tambahnya, dia akui pakan untuk yang dilakukan selama 1,5 bulan ini cukup efektif serta menekan kematian dengan menambahkan imun. Dengan jumlah 100 ekor ayam, hanya 3 ekor saja yang mengalami kematian. Itupun karena kendala yang lain.

(Admin SPI Rembang, 2019)

Share:

Hamid Panen Kacang Panjang


www.serikatpetanirembang.com - Doropayung kecamatan Pancur barat, merupakan tempat desa Hamid dimana tanaman kacang dibudidayakan.

Sebanyak 1500 lubang tanaman sudah mulai dipetik hati ini. Menurut Hamid, penanaman awal dilakukan bulan november. Sekarang sudah mulai awal petik dan siap untuk dikeringkan. Karena pasarnya dijual berupa benih, dan Isnan sebagai pendamping juga meng iyakan.

(Admin SPI Rembang, 2019)

Kontak selanjutnya:

Hamid - Petani Doropayung - 0852 9315 8420
Isnan - Pendamping Petani - 0853 1957 0484

Share:

Catatan Kritis Strategi Reforma Agraria

www.serikatpetanirembang.com - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Keluarga Besar Marhaenis (KBM) mengadakan Diskusi Media dengan tema "Pelaksanaan Reforma Agraria Dalam Era Jokowi-JK", Jumat (11/1). Acara ini merupakan bagian I dari rangkaian diskusi media bulan yang akan diselenggarakan oleh KBM sepanjang 2019.

Revrisond Baswir dalam pengantar diskusi menyitir apa yang disampaikan Bung Karno mengenai kaitan antara revolusi Indonesia dengan reforma agraria. Menurut Revrisond, Bung Karno dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan landreform adalah bagian yang tidak terpisahkan dari revolusi Indonesia. Sebagaimana dikatakannya, “Revolusi Indonesia tanpa landreform sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong-besar tanpa isi,” (Bung Karno, 1960).

Revrisond menambahkan bahwa sikap tegas mengenai arti penting pelaksanaan reforma agraria itu antara lain diwujudkan oleh Bung Karno melalui pelaksanaan landreform tahap pertama pada 1963. Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Agraria, pada bulan Desember 1964 dan Januari 1965, pemerintah telah berhasil melakukan proses “redistribusi tanah-tanah lebih” di Jawa, Madura, Lombok, Bali dan Sumbawa seluas 454.966 hektar. Tanah-tanah tersebut dibagikan kepada 568.862 orang petani penggarap.

Namun pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto pada 1966/1967, pelaksanaan reforma agraria cenderung berhenti sama sekali. UU tentang Pokok-pokok Agraria No. 5/1960 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan hal tersebut cenderung terpinggirkan. Sebaliknya, menyusul terbitnya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), perhatian pemerintahan Soeharto lebih banyak tertuju pada melayani kepentingan asing.

Dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun bagi reforma agraria untuk dapat dimulai kembali. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan reforma agraria baru dimulai kembali setelah pemerintahan Jokowi-JK naik ke tampuk pemerintahan pada akhir 2014. Komitmen pemerintahan Jokowi-JK terhadap pelaksanaan reforma agraria itu antara lain tertuang dalam Perpres No 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 45/2016, maka pada tahun 2017 dan 2018 terbit Perpres No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Pada tingkat implementasi, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, realisasi program perhutanan sosial pada tahun 2017 adalah seluas 1.917.890,07 hektar, sedangkan realisasi program reforma agraria adalah seluas 5 juta hektar lahan tersertifikasi.

Nara sumber yang hadir dalam Diskusi Media I KBM ini adalah Ir. Suwidi Tono, Henry Saragih (Ketua Umum Serikat Petani Indonesia), Ahmad Rifai (Ketua Umum Serikat Tani Nasional), Susilo Eko Prayitno (Bendum Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia/Pegiat Koperasi Pertanian) yang moderatori Cahyo Gani Saputro (Sekjen Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia).

Ir. Suwidi Tono dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemilikan Lahan rata-rata petani (Setelah Reforma Agraria 1970 – 2013) misal di Jepang 4,5 menjadi 16,5 Ha, Korsel 0,8 menjadi 1,0 Ha, Brasil 59,4 menjadi 72,8 Ha, Denmark 11,6 menjadi 22 Ha, Thailand 3,2 Ha, Amerika Serikat 200 Ha (total 5,2 juta petani atau 2 persen populasi) dan di Indonesia 0,9 Ha menjadi 0, 7 Ha (total 38 juta petani), 55 persen petani rata-rata kepemilikan hanya 0,3 Ha.

Perkembangan Capaian Perhutanan Sosial Per 12 November 2018, adapun realisasinya yaitu 2.173.063.46 Ha, kurang lebih 497.925 KK dan 5.097 Unit SK.

Suwidi Tono menambahkan dalam. UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum seluas 2 Ha,
Luas kepemilikan tanah maksimum untuk daerah tidak padat penduduk : 15 Ha (sawah) dan 20 Ha (lahan kering)
Luas kepemilikan maksimum untuk daerah padat penduduk 5 Ha (sawah) dan 6 Ha (lahan kering). Dalam kondisi saat ini
Ketimpangan desa – kota : 13,20 berbanding 7,02 persen (BPS 2018), Subsidi pupuk 65 persen petani miskin (<0,5 Ha) dapat 3 persen 1 persen petani kaya (>2 Ha) dapat 70 persen Saprodi dikuasai pemodal besar (pupuk, pestisida, benih, alsintan dll), Fenomena saat ini merata yang mana menjadi buruh/tukang di atas lahannya sendiri.

Suwidi Tono dalam kesimpulannya menyampaikan pada saat ini adalah pentingnya rule model dan gerakan rakyat dalam melakukan duplikasi rule model yang telah ada dan berhasil.

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia dalam paparannya nya menjelaskan bahwa perjuangan reforma agraria menemukan jalannya kembali di tahun 2018 dengan Deklarasi Hak Asasi Petani yang disahkan oleh Sidang Umum PBB (New York, Amerika Serikat) pada 19 November 2018 dan di undangkannya Peraturan Presiden No. 86 tentang Reforma Agraria pada 24 September 2018.

Henry mengatakan bahwa Deklarasi Hak Asasi Petani merupakan salah satu poin dalam salah satu tujuan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 atau Gerakan Non Blok, untuk meninjau hubungan sosial ekonomi dan membangun gerakan politik untuk melawan kapitalisme, yang mana poin tersebut menjadi inspirasi organisasi Tani dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Petani di Cibubur 2001 yang kemudian dibawa La Via Campesina (Organisasi Petani Dunia) ke tingkat internasional. Spirit Bandung juga terasa ketika saya pada tahun 2003 bertemu Chaves dan bicara soal Bandung, dan menyampaikan alternatif ekonomi dunia yaitu sistem ekonomi Bandung ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia ini.

Henry juga mengatakan memang di negara lain waktu Merdeka langsung mengerjakan reforma agraria, namun memang dalam pelaksanaan reforma agraria tidak mudah misal Evo Morales yang berkuasa penuh saja masih bisa "dibendung" dalam pelaksanaan reforma agraria, begitu juga Bung Karno beberapa tahun setelah diundangkannya UU Pokok Agraria mendapat tantangan yang besar.

Akhirkata Henry berkelakar bahwa Ia sependapat dengan Jokowi bila sebagian lahan sawit di ganti dengan tanaman pisang, pete, jengkol.

Ahmad Rifai, Ketua Umum Serikat Tani Nasional dalam paparannya mengatakan bagi - bagi sertifikat saat ini sebenarnya merupakan bagian akhir dari reforma agraria, memang tidak mudah melaksanakan reforma agraria secara menyeluruh atau bahkan hanya menyalahkan Jokowi, karena reforma agraria hanya dapat di jalankan dalam pemerintahan progresif revolusioner dan catatan sejarah sejak UU Pokok Agraria tantangan dalam menjalani reforma agraria tidaklah semudah sebagaimana bunyi-bunyian atau teori yang normatif, saya melihatnya pemerintah saat ini menjalankan reforma agraria dengan pendekatan yang soft, moderat dan mulai dari pinggir untuk menghadapi penguasaan sumber daya agraria oleh segelintir orang.

Ahmad Rifai juga mengingatkan walau sertifikasi adalah political will dalam pelaksanaan reforma agraria namun perlu diperhatikan bahwa sertifikasi dapat berdampak pada liberalisasi maksudnya hanya memperjelas posisi tanah dan mengurangi konflik dengan keluarga dan tetangga namun apabila suatu saat tidak produktif akan jatuh pada pemilik modal.

Ahmad Rifai mengatakan dalam pelaksanaan reforma agraria pentingnya kekuatan rakyat, tentara dan aparatur dalam mengawalnya secara ideal seharusnya reforma agraria dibawah koordinasi kemenko/kementerian tersendiri, namun kami memahami Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 yang menempatkan menkoperekonomian selaku koordinator diikuti Kementerian lain dibawahnya dan Pelaksana TOR oleh BPN/Kementerian Air dan Perhutanan Sosial oleh KLHK, akhirnya Ia mengatakan bahwa reforma agraria dalam gerakan atas perlu dukungan pemerintah dan dibawah pentingnya persatuan Rakyat. Selain itu masih banyaknya tafsir mengenai reforma agraria menjadikan banyak gerakan - gerakan parsial namun yang terpenting adalah bagaimana alat produksi dan tenaga produktif bisa diwujudkan yakni petani mendapatkan lahan, modal dan teknologi ujar Ketua Umum STN ini.

Susilo Eko Prayitno, Bendum Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia dalam paparannya menyampaikan bahwa persoalan agraria yang ada saat ini merupakan buah dari _kelalaian kolektif_ yang terjadi pada masa silam. Terutama dengan tidak dilaksanakannya UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan perintah Negara ini hanya tersimpan rapi tanpa kajian dan implementasi sejak tahun 1967.

Stagnasi atas pelaksanaan UUPA/1960 seringkali dipertentangkan dengan kepentingan yang dikandung dalam UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Oleh karenanya, Penyelenggara Negara saat ini dapat disebut mempunyai *hutang kepada rakyat* yang harus ditebus, yaitu Reforma Agraria.
Semua pihak tanpa kecuali harus bekerja keras dan lebih kooperatif untuk mewujudkan amanat Negara ini menjadi pembentukan aset nasional yang dikelola oleh rakyat hingga mencipta nilai tambah, meningkatkan keberdayaan dan turut membangun perekonomian. Banyak hal yang harus diselesaikan dan banyak pihak harus turut mengambil peran dan tanggung jawab, agar rekonstruksi sosial melalui reforma agraria berjalan lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keterbatasan yang dimiliki oleh para penerima hak kelola atas tanah, misalnya dalam program perhutanan sosial, sebagai bagian dari Reforma Agraria, tentu membutuhkan pendampingan intensif dan harus dilakukan interaksi lebih dalam agar sumberdaya yang dikelola dapat termanfaatkan.

Pada dasarnya Reforma Agraria itu bukan semata-mata membagikan tanah-lebih yang dikuasai Negara kepada rakyat atau pembuatan sertifikat tanah belaka, melainkan keseluruhan kegiatan untuk membentuk aset produktif yang dapat dijadikan sumber penghidupan, menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial, serta menjadi bagian dari proses pembentukan karakter bangsa dalam kehidupan bernegara.

Karena sebagian besar lahan yang dipercayakan untuk dikelola adalah tanah lebih atau belum produktif, maka inisiasi berkelompok dapat diarahkan pada bentuk bangun usaha _koperasi_, berupa koperasi pertanian, koperasi perkebunan, koperasi perhutanan, ataupun koperasi industri.
Bangun usaha koperasi-koperasi yang terutama dikembangkan di perdesaan dapat menjadi jalan baru untuk semakin berdaya secara ekonomi dan rakyat di perdesaan bisa mempunyai penghidupan yang layak. Oleh karenanya, langkah yg sudah dilakukan hingga saat ini walaupun parsial, Pemerintah sudah menunjukkan political will yg lebih maju dalam pelaksanaan reforma agraria", ujar Pegiat Koperasi Pertanian ini.

Sumber:
https://www.editorial.co.id/2019/01/strategi-reforma-agraria-era-jokowi-jk.html?m=1

Share:

Blangkon Pelepah Pisang Khas Rembang


www.serikatpetanirembang.com - Eko Suharto merupakan sosok inovatif warga Rembang tepatnya desa Pasedan Bulu yang memanfaatkan limbah pisang sebagai blangkon. Macam variasi karya yang telah dikembangkan di antaranya yang bouming adalah blangkon pelepah pisang.

Baru satu tahun ini Eko memanfaatkan pelepah pisang untuk menjadi sebuah karya. Diantaranya blangkon, songkok, souvenir gantungan kunci. Hasil karya dapat dilihat di galeri Sanggar Cahaya Kasih yang terletak di Pasedan Bulu Rembang. Selain di Pasedan juga terdapat di Mlangsen Blora gang Tanjung nomor 9.

Selain untuk kostum pelengkap, blangkon pelepah pisang ini juga berfungsi untuk menghilangkan ketombe di rambut, peredam panas serta tidak berbau karena mampu menjaga kelembapan di kepala.

(Admin SPI Rembang,2019)

Kontak selanjutnya:

Eko Suharto - 0822 2021 9761
Share:

Mukayat, Petani Suket Gajah Odot


www.serikatpetanirembang.com - Tepatnya di Brangkulon Sulang Rembang, Mukayat petani suket odot disambangi tamu dari dinas peternakan provinsi, kabupaten dan petani se kabupaten Rembang. Kayat menjadi petani percontohan suket odot HPT (Hijauan Pakan Ternak).

Tanam awalnya hanya seperempat hektar, dalam jeda waktu 1 tahun Kayat mampu tanam 5 Ha. Suket odot ini dibudidayakan untuk mencukupi kebutuhan hijau pakan ternak.

Rumput odot merupakan salah satu varietas  rumput gajah (Pennisetum purpureum), sering dikenal dengan sebutan Dwarf Elephant Grass atau Mott Elephant Grass di luar negeri, tanaman ini mampu tumbuh pada saat musim kemarau dengan tanah yang tingkat kesuburannya rendah. Rumput jenis ini pertama kali ditemukan oleh Dr.W. Hanna di Georgia, USA kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Dr. Mott dan koleganya di Florida, USA. Di Indonesia sendiri, cikal bakal rumput ini dikembangkan pada tahun 2007 oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Kanada yang kemudian dikembangkan di seluruh Indonesia.

(Admin SPI Rembang, 2019)

Kontak selanjutnya:

Mukayat 085326367870


Share:

‘Serikat Petani Indonesia’ Encourages Peasant Communities to Take Full Control of Their Food Systems Through Peasant Cooperatives


“For people’s stomach to be filled, people’s sovereignty must be upheld. People go hungry not due to insufficient harvest or lack of natural resources, but because the people have lost direct control and are therefore rendered helpless, “- Bung Hatta (one of Indonesia’s founding fathers).
Indonesia is an agrarian country with more than half of its population living as peasants. In an economy that is predominantly dependent on agriculture and allied activities, public policies for the welfare of peasants play an essential and strategic role. However, welfare policies in Indonesia barely address the concerns of its peasant communities.
According to Henry Saragih, the Chairman of Serikat Petani Indonesia (SPI), introduction of neoliberalism in the agricultural sector has devastated peasant communities in the country. Production costs have gone up. Dependency on company seeds and chemical pesticides, fertilsers are significantly high. Lack of credit, limited information and crash in prices of produce are among the list of problems plaguing the economy. The market is being controlled by multinational agribusiness corporations, their middlemen, speculators and local elites.
Rebuilding Indonesia’s broken agrarian economy is not as easy as turning the palm. Yet, there are some obvious steps to be taken. The Constitution of Indonesia stipulates in Article 33 that “the economy is constituted as a collective effort based on the principle of kinship”. In many ways, a people’s cooperative is an institution that well embodies this spirit of the Constitution. It is because a cooperative works on the principles of social justice and democracy. It encourages openness, participation and when managed by peasant communities is more kinship-oriented and is not capital-oriented. A genuine agrarian reform, which is the call of the peasant movements in Indonesia today, must therefore also include a vision to also integrate this potential of peasant cooperatives to further kinship and promote local economies.

Agrarian Cooperatives in Indonesia

Before we go into exploring what kind of cooperatives we want, it is important to recognize the fault lines in the cooperative we already had. In the ‘old order’ agrarian cooperatives were actually still being controlled by the local elites ( bourgeoisie) and were in reality promoting capitalism. In the ‘new order’, conditions got even worse. Village Unit Cooperatives killed the intrinsic values of the cooperatives through a top down approach, detached from the interests and concerns of the peasant communities. They in fact ended up as State funded projects with less involvement from people. Village elites continued to wrest control of it and used it to meet their vested interests.
The result has been a loss of credibility for this idea in the eyes of ordinary people. In reality a cooperative, when ran well, is immensely capable of taking on the capitalistic economic system actually. It has adaptive strength and flexibility to withstand economic shocks. Not surprisingly, Dawam Raharjo in his book “Pembangunan Pascamodernisme (Post-modernisme Development) (2012)” has mentioned the cooperative as a futuristic economic system.

KPI: The  Peasant Cooperative movement of  SPI

If our ultimate aim is the overall welfare of peasant communities, then the means to get to that aim cannot include export-oriented agriculture or foreign capital. Instead, it must include the wisdom, knowledge and power of the peasant communities themselves.
While speaking at the 19th anniversary of SPI and at the declaration of building 1,000 Indonesia Peasants Cooperatives (KPI) held on July 8, 2017, Henry Saragih insisted that peasants must take charge of the production and distribution of their produce in their villages.
Peasants have to be in independent charge of the logistics involved in the local economic activities, he said. He emphasized that the struggle for agrarian reform can only succeed when peasant communities cultivate and manage their crops collectively. It is important for cooperatives to take back the control of the agriculture chain back from the big corporations and farm estates. KPI (Indonesian Peasant Cooperative), which is the cooperative that is run and managed by the members of Indonesia’s peasant union (SPI), becomes relevant in this context.

Henry shared the encouraging fight-back in North Sumatra, West Sumatera, Jambi, Bengkulu, Riau, South Sumatra, Lampung, Aceh, Banten, West Java, East Java, Jogjakarta, Central Java, NTB (West Nusa Tenggara) and NTT (East Nusa Tenggara). He recounted the importance of peasants taking control of their own seeds, producing their own fertilisers and pesticides and in encouraging local production and maintenance of agricultural tools – or in other words, taking control of the means of production process fully.
In many ways, KPI – the cooperative that the union is building – aims to develop food sovereignty in its communities – which is to say that communities will decide on the food they want to eat and produce them locally, using local means of production and by being in charge of its distribution in their local communities. This, apart from giving control to people also improves the health of the local food economy.
Therefore KPI is not about teaching peasants how to find a market for their produce or how to become a merchant and rake in profits. Instead it is a political act to enable peasants to take direct control of their lives, their food systems.
—————-
This article is based on a paper originally prepared by Tri Hariyono in Bahasa, that looks at Indonesia’s agrarian economy and the importance of strengthening peasant-led cooperatives for harmonized production. Tri Hariyono is Chief Executive Board of Yogyakarta Province. To read the original paper, click here
Sumber: https://viacampesina.org/en/serikat-petani-indonesia-encourages-peasant-communities-take-full-control-food-systems-peasant-cooperatives/ 
Share:

Profil SPI Rembang


Sekilas Tentang SPI Rembang

"Serikat Petani Rembang merupakan organisasi petani 
yang memiliki cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan 
di kawasan Rembang"


Serikat Petani Indonesia (SPI) Rembang adalah bagian dari Serikat Petani Indonesia. Pada awalnya, Serikat Petani Indonesia bernama Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI). Organisasi ini dideklarasikan tanggal 8 juli 1998 di Kampung Dolok Maraja, Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara oleh sejumlah pejuang petani Indonesia.

Kelahiran organisasi petani ini merupakan bagian dari perjalanan panjang perjuangan petani Indonesia untuk memperoleh kebebasan dalam menyuarakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi guna memperjuangkan hak-haknya yang telah ditindas dan dihisap oleh rejim orde baru selama 33 tahun.

Pada saat deklarasi, dibentuk Badan Pelaksana Sementara yang bertugas mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan perjuangan petani di Indonesia, untuk menjadi anggota FSPI dan melaksanakan kongres pertama. Pada tanggal 22-25 Februari 1999 kongres pertama FSPI berhasil digelar di Medan, Sumatera Utara.

Kongres pertama menghasilkan kepengurusan FSPI yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, FSPI juga membuka kantor perwakilan di ibukota negara, Jakarta.

Kemudian, pada tanggal 28 Februari tahun 2003 FSPI melaksanakan kongres kedua di Malang, Jawa Timur. Dalam kongres tersebut ditetapkan bahwa kedudukan sekretariat FSPI dipindahkan dari Medan ke Jakarta.

Seiring dengan perkembangan jaman, tantangan yang dihadapi organisasi perjuangan kaum tani semakin besar. Kekuatan kapitalis neoliberal semakin meminggirkan rakyat dan kaum tani, sehingga timbul kesadaran untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan petani. Dalam kondisi seperti itu, muncul keinginan untuk mengubah bentuk dan struktur organisasi dari yang semula berwatak federatif menjadi organisasi kesatuan.

Perubahan bentuk organisasi dari federatif menjadi kesatuan secara resmi terwujud pada Kongres III FSPI yang diadakan pada tanggal 2-5 Desember di Pondok Pesantren Al Mubarrak Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah. Pada saat itu, 10 serikat petani anggota FSPI mendeklarasikan diri untuk melebur kedalam organisasi kesatuan yang bernama Serikat Petani Indonesia (SPI).

Tujuan Sosial-Ekonomi
  1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan pembangunan ekonomi nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur, secara lahir dan batin, material dan spiritual; baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.
  2. Bahwa peri kehidupan ekonomi yang mandiri, adil dan makmur tersebut hanya dapat dicapai jika terjadi tatanan agraria yang adil dan beradab
  3. Tatanan agraria yang adil dan beradab tersebut hanya dapat terjadi jika dilaksanakan Pembaruan Agraria Sejati oleh petani, rakyat, bangsa, dan negara
Tujuan Sosial-Politik
  1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan politik nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan politik yang bebas, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia
  2. Peri kehidupan politik tersebut hanya dapat dicapai jika rakyat berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari
  3. Kedaulatan politik rakyat tersebut hanya dapat dicapai jika petani berdaulat secara politik baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari
Tujuan Sosial-Budaya
  1. Terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan model pembangunan kebudayaan nasional dan internasional, agar tercipta peri kehidupan budaya yang berkemanusiaan, adil dan beradab
  2. Peri kehidupan kebudayaan tersebut hanya dapat dicapai jika petani, rakyat, bangsa, dan negara mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian, mempunyai harkat, martabat dan harga diri baik dalam kebijakan maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam pergaulan nasional dan internasional
Program Kerja SPI Rembang

  1. Melakukan berbagai bentuk pendidikan/kaderisasi bagi anggota
  2. Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berbagai informasi yang bermanfaat bagi Petani dan anggota 
  3. Membangun ekonomi anggota yang mandiri dan berdaulat atas dasar prinsip koperasi yang sejati
  4. Melakukan pendampingan khusus bagi anggota yang dilanggar hak asasinya baik sebagai manusia, petani dan hak sebagai warga negara
  5. Memperbanyak jumlah anggota serta mendorang dan memperkuat kerjasama antar anggota
  6. Melakukan kerjasama dan solidaritas dengan organisasi tani lain yang sejalan dengan pandangan, asas serta tujuan yang sejalan dengan SPI
  7. Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI
  8. Menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang kritis baik di dalam maupun luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI
  9. Pengerahan aksi massa sebagai salah satu kekuatn utama SPI
Organisasi 

Ketua SPI Rembang: Mahmudi

Hubungi kami;
website: www.serikatpetanirembang.com
https://goo.gl/maps/6xfYyYZfKhq
wa: +62 821-3822-1920
e-mail: mahmudi.sae@gmail.com
Share:

Kelapa Muda


www.serikatpetanirembang.com - Kelapa muda desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 




Share:

Proposal Bantuan Permodalan BUMDES


www.serikatpetanirembang.com - Berikut ini merupakan sistematika proposal bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Berisi penjelasan singkat mengenai Profil BUMDesa, termasuk di antaranya alamat, susunan kepengurusan, jumlah anggota. Berisi penjelasan mengenai kegiatan unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDesa, termasuk rencana pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa. Berisikan tentang (format RAB mengacu pada lampiran VIII). Berisikan tentang Berisi dokumentasi kegiatan unit-unit usaha yang sedang dijalankan dapat berupa foto, dan atau berbagai sertifikat, penghargaan yang pernah diterima, jika ada. Proposal tidak lebih dari 12 halaman, sehingga hal-hal yang tidak perlu tidak disampaikan dalam proposal. DOWNLOAD


Share:

Deklarasi HAP Pasal 25 Artikel 1


www.serikatpetanirembang.com - Deklarasi PBB tentang hak asasi Petani dan mayarakat yang bekerja di Pedesaan pasal 25 artikel 1, berbunyi;

Petani dan masyarakat yang bekerja di Pedesaan memiliki hak dan pelatihan yang memadai, yang sesuai dengan lingkungan agroekologi, sosiokultural, dan ekonomi spesifik di mana mereka berada. Hal-hak yang tercakup dalam program pelatihan tersebut harus mencakup -- tetapi tidak terbatas pada -- peningkatan produktivitas pemasaran dan kemampuan untuk mengatasi hama, patogen, guncangan sistem, efek bahan kimia, perubahan iklim, dan peristiwa terkait cuaca. (Admin SPI Rembang)
Share:

Berita Pertanian

Total Pageviews

Label

Gallery Pertanian

Dokumentasi Berita

Postingan Populer