Serojeh Aset Desa Mlatirejo

Dalam beberapa pekan ini, Desa Mlatirejo menjadi sorotan publik Rembang terkait dimunculkannya Situs kuno berupa Goa dan Sungai Serojeh di sosial media. Banyak destinasi yang dapat kita nikmati di lokasi tersebut. Selain Serojeh, ada pula Kedung Semar, Kedung Bletik, Gunung Panji dan masih banyak lagi. Lokasi ini, merupakan situs kuno yang saling berkaitan di antara munculnya beberapa Desa di Kecamatan Bulu. Untuk itu, situs warisan alam, legenda, mitos yang termasuk foklor budaya ini wajib kita jaga bersama.
Menurut penuturan Kepala Desa Mlatirejo Eko Wahyu Sapto Utomo. Serojeh memiliki cerita tersendiri di warga masyarakat dan sangat bagus untuk kunjungan wisata. Tapi karena akses jalan yang sulit dan letak Goa yang tersembunyi mungkin menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Himbauan Kades Eko Wahyu, bagi Pengunjung agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, menjaga diri karena cekungan air Serojeh sangatlah dalam. Kalau belum mahir berenang saya mengharap jangan nekat masuk goa, itu sangat berbahaya demi mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi. Bagi para pengunjung yang masuk ke Goa untuk tidak merubah bentuk ataupun mengambil benda-benda yang ada di dalamnya walaupun berwujud batuan, terlebih harus meminta pendamping yang lebih paham dengan lokasi Serojeh.



Terkait pembangunan bendungan yang akan dilaksanakan oleh Pemda Rembang disekitar aliran sungai Serojeh, saya kurang sependapat. Khawatirnya kalau dibendung lumpur akan mengendap banyak yang kemungkinan malah bisa mematikan sumber mata air yang ada, ungkap Eko Wahyu Kades Mlatirejo.

info kontak selanjutnya:
Eko Wahyu Sapto Utomo, Kades Mlatirejo 085290442757

Share:

Foto Cabai Kolor Pedot PM99

Foto Cabai Kolor Pedot PM99 Milik Kelompok Heri Dengan Aplikasi Thricoderma dan PGPR




Share:

Foto Cabai Kolor Pedot TM999


Foto Cabai Kolor Pedot TM999 milik Hasan





Share:

Hanya Di Rembang Terdapat Cabai Kolor Pedot



SERIKATPETANIREMBANG.COM-Tanaman cabai milik Hasan Kragan seluas setengah hektar area ini, disebutnya dengan istilah "melorot koyok kolor pedot".

Istilah tersebut bisa diartikan menjadi dua;

1. Cabai berbuah lebat dan panjang seperti kolor
2. Harga cabai yang turun drastis menjadi 7000 rupiah/kilo.

Hasan mengaku cabai merah keriting ini menggunakan benih cabai TM999. Hasil tanaman ini, biasa dikirim ke Padang Sumatra Barat.

Heriyanto juga menambahkan, turunnya harga disebabkan oleh pasokan produksi cabai yang surplus. Musim ini, Heri bersama kelompok juga menanam jenis cabai PM99 dengan berbasis agensia hayati Tricoderma dan PGPR.

Sumber GWA " Rembug Petani Rembang" 

Admin SPI (Serikat Petani Indonesia) cabang Rembang


info selanjutnya, kontak:
Hasan, 081390199055
Heri, 08175471883
Share:

ORASI KARNAVAL BARISAN KEDAULATAN PANGAN



Asalamualaikum Wr Wb
Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami, SMA Negeri  1 Pamotan. Kami adalah barisan Ketahanan Pangan. 

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa negara yang kuat harus di dukung oleh ketahanan pangan yang kuat. 

Kita harus bangga dengan Indonesia, karena Indonesia memiliki ketahanan pangan yang berlapis lapis. Kita memiliki tanah yang subur, hutan yang lebat, dan lautan yang luas. Dan semuanya itu adalah sumber pangan. 

Kita harus bangga karena kita memiliki pemulia pangan yang kuat.  Kita memiliki petani dan nelayan yang tiap hari selalu mencintai dan menghasilkan pangan.

Lihatlah barisan ini.  Ini adalah barisan ketahanan pangan Indonesia.  Mulai dari depan, tengah, dan belakang, semuanya ini adalah simbol dari ketahanan pangan. 

Barisan paling depan ini adalah gunungan. Gunungan ini bukan mistis, gunungan ini adalah kenyataan bahwa bumi kita adalah penghasil pangan.

Selanjutnya adalah barisan bibit padi. Padi yang selalu dekat dengan Dewi Sri. Setiap bulirnya selalu memberikan harapan kehidupan yng nyata menuju Indonesia sejahtera. 

Kemudian barisan tengah ini adalah Beras Merah Wangi dan Sorgum. Ini adalah bukti bahwa bibit-bibit itu menghasilkan bahan pangan yang sangat isimewa. Selain kita memiliki beras merah,sorgum, kita juga penghasil tebu yang sangat manis, semanis bunga desa. Kita juga memiliki jagung, ketela,dan kelapa yang selalu setia untuk di panen sehingga msyarakat kita semakin baldatun,toyibatun, warobbun gofur.

Selanjutnya barisan keempat adalah barisan sayur. Sayur ini sungguh hijau, sehijau bumi kita Indonesia, bumi yang cinta damai,  toleran, santun, dan hidup rukun karena di topang oleh jutaan bibit bibit pangan. 

Lihatlah ini. Ini adalah barisan buah siwalan. Buah ini sangat segar . Dan tiap hari kita bisa menikmati semua yang ada. 

Melalui karnaval ini marilah kita selalu bersyukur terhadap kekayaan alam yng di berikan oleh Allah SWT. 

Ini adalah bukti bahwa cintanya terhadap kita semua terhadap bangsa Indonesia. Maka untuk itu kita harus senantiasa melestarikan kearifan alam kita. Mari kita senantiasa menanam bibit-bibit sumber pangan agar tidak hilang dari peradaban.

Mari kita wujudkan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Merdeka.....
Merdeka....

Merdeka.....
Share:

Karnaval Kedaulatan Pangan

SERIKATPETANIREMBANG.COM-SMAN 1 Pamotan, hari ini kamis 30 agustus 2018 akan mengikuti karnaval memperingati HUT RI ke 73 di Pamotan. Adapun tema yang diangkat adalah Petani soko guru pangan dan kedaulatan pangan Indonesia. 
Suhadi, Guru sosiologi SMAN 1 Pamotan mengajak siswa dan masyarakat agar bangga menjadi Petani dan menjaga kelestarian benih asli Indonesia, khususnya di Pamotan Rembang. 

Karnaval ini akan membawa arakan gunungan hasil panen Petani dan membawa varietas benih-benih lokal. Di antaranya Padi Rojolele, benih ketan hitam, benih padi hitam, benih padi bawor, benih padi sertani, benih padi merah wangi, benih padi pandan wangi, benih padi putri wangi, benih padi SPI20, sorgum, jagung, dan masih banyak lagi.

Selain hasil dan benih lokal, para peserta yang tergabung akan menggunakan souvenir yang menjadi produk kreatif berbahan bambu, lontar dan lain-lain.


Admin SPI Rembang

info selanjutnya, kontak:
Suhadi, 085336506339
Mahmudi, 082138221920
Share:

Sutriyono Kembangkan Lelembut

SERIKATPETANIREMBANG.COM-Sutriyono merupakan Petani inovatif yang selalu berusaha dalam membantu kawan Petani dengan mengedepankan agroekologi pertanian. Sehingga di tahun 2014 Sutriyono mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai " Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan" tingkat nasional. 

Agroekologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip ekologi untuk produksi pertanian. Dalam penerapannya, diharapkan dengan Agroekologi, ahli pertanian mampu mendefinisikan sifat  agroekosistem yaitu produktivitas, stabilitas, keberlanjutan dan keseimbangan dan  menerapkannya secara terintegrasi pada lahan tanam terutama di wilayah tropika. 

Salah satu yang dikembangkan Sutriyono adalah dengan mengembangkan lelembut atau mikroba dengan memanfaatkan bahan yang sudah tersedia di sekitar. Bahan utama dari empon-empon turunan yang ke lima sedang saya kembalikan lagi ke awal (F5 ke F0). Itu air yang terpisah-pisah warnanya menyesuaikan dengan cahaya matahari dengan perlakuan proses penurunan suhu dengan nol derajat dan perlu waktu yang lama, sehingga butuh kesabaran. Ungkap Sutriyono dalam WA group Rembug Petani Rembang.

Berikut video proses destilasi;
Dalam percakapan group, Sutriyono mengaku formula tersebut terdapat Fungi, Bakterisida dan ZPT. Sehingga fungsinya sangat bermanfaat untuk tanaman, perikanan dan peternakan. Formula tersebut tidak beredar di lapangan. Namun beliau (Sutriyono) terbuka kepada siapapun terkhusus untuk Petani, tambah Mahmudi admin group WA Rembug Petani Rembang sekaligus Ketua Serikat Petani Indonesia cabang Rembang.

Admin SPI Rembang

info selanjutnya, kontak:
Sutriyono, 081380810713
Mahmudi, 082138221920
Share:

Sortir Beras atau Nginteri

SERIKATPETANIREMBANG.COM - Interi beras atau nginteri merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Jawa dalam proses sortir pemisahan beras dari alat penggiling yang masih terdapat beberapa gabah atau masih berupa butiran padi. Proses nginteri beras ini merupakan cara tradisional dalam proses sortir dengan menggunakan alat yang dinamakan tampah.

Tampah adalah alat yang terbuat dari anyaman bambu yang digunakan untuk proses sortir atau nginteri beras. Cara nginterinya adalah dengan cara tampah bersama beras di dalamnya dengan diputer, sehingga gabah bisa menjadi satu di tengah tampah. Kemudian gabah diambil dan diletakkan wadah lain.



Dalam standarisasi mutu, dikenal empat tipe ukuran beras, yaitu sangat panjang (lebih dari 7 mm), panjang (6-7 mm), sedang (5.0-5.9 mm), dan pendek (kurang dari 5 mm). Sedangkan berdasarkan bentuknya (perbandingan antara panjang dan lebar), beras dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu : lonjong (lebih dari 3), sedang (s.4-3.0), agak bulat (2.0-2.39) dan bulat (kurang dari 2).

Tinggi rendahnya mutu beras tergantung kepada beberapa factor, yaitu spesies dan varietas, kondisi lingkungan, waktu pertumbuhan, waktu dan cara pemanenan, metode pengeringan, dan cara penyimpanan. Persyaratan mutu beras yang ditetapkan oleh Bulog (1983) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.




Klasifikasi beras menurut FAO


Share:

Cabai Merah Keriting di Rembang Anjlok 9.000/Kg

SERIKATPETANIREMBANG.COM - Memasuki minggu keempat bulan agustus setelah perayaan HUT RI ke 73, Petani cabai di Rembang menjerit akibat anjloknya harga hasil panen.
Samiyono, Petani asal desa Suntri kecamatan Gunem mengaku kaget dengan anjloknya hasil panen cabai merah keriting kali ini. Padahal beberapa saat yang lalu selang hanya beberapa hari, harga dikisaran Rp 13.000 di tingkat Petani yang sekarang anjlok menjadi Rp 9.000. 
Hal ini, juga dibarengi dengan musim kemarau tinggi, sehingga membutuhkan pengairan yang cukup sehingga berakibat terhadap rontoknya daun tanaman cabai. Populasi tanaman cabai sebanyak 6000, hampir keseluruhan mengalami rontok daun, ungkap Samiyono.

Anggota Komisi B DPRD Rembang Joko Suprihadi menyampaikan, bahwa di akhir tahun 2017 sudah disepakati Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan yang dalam klausul pasalnya mengamanahkan agar Pemda membeli hasil holtikultura Petani Rembang. Di dalam risalahnya menyatakan agar Pemda menyiapkan cas sebagai pengawet holtikultura. Tinggal menunggu goowill Pemda. Begitu ungkap Joko dalam group WA "Rembug Petani Rembang" yang merupakan group bentukan Serikat Petani Indonesia (SPI) cabang Rembang.

Samiyono, Suntri, Gunem phone/wa 082243643101

Admin SPI Rembang



Share:

Juroh Legen Potensi Desa Pranti

SERIKATPETANIREMBANG.COM - Salah satu tanaman karakteristik beberapa desa di kecamatan Sulang adalah tanaman bogor atau siwalan bisa disebut juga pohon legen. Karena hasil dari pohon tersebut buahnya disebut siwalan dan air legen.



Musim kemarau saat ini harga legen 8rb/botol 1500ml. Dalam musim kali ini, Petani di desa Pranti dan sekitarnya banyak yang menjual dalam wujud air legen. Karena harga yang relatif baik dan tanpa melakukan proses pembuatan.

Dalam pembuatan Gula merah legen paling tidak diperlukan air legen sebanyak 6-7 liter agar bisa mendapatkan gula kemplong seberat 1 kg. Itupun dengan tahapan tiga kali dalam pembuatannya. Pertama, siapkan air legen yang kemudian direbus dengan pawon kayu hingga mendidih hingga memerah dengan diaduk. Kemudian, ditiris dan didinginkan. Itu yang disebut gula cair atau juroh. Kalau ingin dibuat menjadi gula merah yang keras. Hasil dari Juroh tersebut direbus kembali lalu dituang dicetakan yang terbuat dari daun lontar.


Yasmi mengaku harga gula kemplong seharga 15rb/kg. Sedangkan juroh (gula cair) 30rb/1,5liter. Harga air legen 8rb/botol besar. Itu harganya Mas, tambah Sumadi adik Yasmi pembuat juroh. 

info dan pemesan, Sumadi 085290233405

Admin SPI Rembangl
Share:

Kotak Tisu Ukir Murah - 085216982779



Kotak tisu ukir kayu jati ini ditawarkan mulai dengan harga 65 ribuan.  Motif ukir dan ukuran kotak tisu cukup beragam. Pemesan juga dapat memesan motif dan ukurannya sesuai yang diharapkan.

Kotak tisu berornamen ukir dan berbahan kayu jati ini, juga dapat difungsikan utk kotak kosmetik hingga perhiasan.

Kepada masyarakat Rembang, Blora,  Purwodadi,  Jepara,  Kudus,  Demak,  Semarang,  Yogya,  Semarang,  dan Surabaya,  bagi yang tertarik dapat chat wa 085216982779 atas nama mas Sus.

Terima kasih.  
Share:

Siaran Pers Gerak Lawan


Siaran Pers Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme)
“Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia” Jakarta, 16 Agustus 2018.

Pada Oktober 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF. Pertemuan Tahunan itu dilakukan di tengah situasi meningkatnya ketimpangan, pemiskinan dan pelanggaran HAM yang justru diakibatkan oleh kehadiran Bank Dunia maupun Institusi Keuangan Internasional sejenis. Hari ini Bank Dunia juga hadir di Indonesia dengan agenda berbahayanya untuk mengintervensi berbagai kebijakan dan program, seperti Reforma Agraria, Dana Desa, Kebijakan Buruh Migran, dan lain sebagainya. Sejak tahun 1967, IMF dan Bank Dunia, secara paralel dan berkolaborasi satu sama lain, melalui pinjaman maupun proyek yang didanai telah menghasilkan berbagai persoalan dan pelanggaran HAM.

Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang menyatakan, “Kenyataannya, banyak bantuan dari Lembaga Keuangan Internasional justru membuat banyak Negara terjebak dalam utang berkepanjangan. Bahkan sistem “ekonomi keruk” telah melapangkan jalan bagi pemilik capital atas sumber-sumber kekayaan ekonomi di Negara-negara penghutang. Kondisi yang melahirkan situasi kemiskinan di Negara dunia ketiga dan kesejahteraan di Negara industri maju saat ini. Proyek dan program utang luar negeri atas sponsor lembaga kreditor seperti IMF, Bank Dunia, ADB, JBIC, dll, telah menumbuhkan biaya sosial yang sangat besar, mulai dari pengusiran paksa, penggusuran, kerusakan lingkungan dan korupsi”. Senada, Dinda N. Yura dari Solidaritas Perempuan juga menyatakan bahwa, “Meningkatnya ketimpangan, ketidakadilan dan pemiskinan, tidak terlepas dari peran IMF dan Bank Dunia yang telah menjebak Indonesia dalam sistem ekonomi politik global yang mengejar pertumbuhan ekonomi semata dan mengabaikan kesejahteraan rakyat serta kelestarian dan keberlanjutan lingkungan sebagai sumber kehidupan. Dalam sistem ekonomi yang demikian, perempuan tidak diperhitungkan sebagai kelompok yang produktif sehingga kepentingan dan suaranya juga dianggap tidak perlu diperhitungkan. Lebih jauh lagi, sistem ekonomi yang demikian juga menghilangkan pengalaman, pengetahuan, kearifan lokal, dan kedaulatan rakyat, terutama perempuan atas pengelolaan sumber-sumber kehidupan,” lanjutnya.

Intervensi Bank Dunia juga mengakibatkan perubahan kebijakan negara untuk melancarkan investasi dan privatisasi sektor-sektor publik yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara. Sigit Karyadi Budiono dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) menyatakan, “Selama lebih dari satu dekade terakhir Indonesia telah menyaksikan berbagai perubahan kebijakani sektor air berdasarkan model keberlanjutan keuangan yang diajukan oleh lembaga-lembaga internasional berdasarkan prinsip-prinsip pasar seperti pemulihan biaya penuh (full cost recovery), rasionalisasi tarif air, privatisasi dan kemitraan publik swasta baik di perkotaan, pedesaan serta pertanian. Langkah - langkah yang bermuara pada privatisasi, komersialisasi dan komodifikasi air dan ditandai dengan beralihnya kendali air sistem pelayanan publik ketangan perusahaan dan mekanisme pasar. Warga masyarakat mengalami dampak buruk akibat berbagai persyaratan tersebut, terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang terpinggirkan.”

Sementara, Zainal Arifin Fuad dari Serikat Petani Indonesia memaparkan, bahwa WB, sebagai lembaga pendanaan pembangunan dunia, menerapkan berbagai model mega proyek yang dilaksanakan untuk meningkat pertumbuhan ekonomi dimana hal ini berimbas kepada maraknya perampasan lahan dan penggusuran rumah-rumah petani di berbagai belahan dunia. “Bukan hanya dalam pembangunan infrastruktur, kini Bank Dunia telah masuk ke ranah agraria dengan konsep reforma agrarianya. Konsep reforma agraria tersebut dapat disebut juga sebagai Reforma agraria berbasis pasar (Market-led Agrarian Reform). Konsep ini bukan menekankan kepada redistribusi lahan secara adil, kepenguasaan tanah para petani penggarap dan pengelolaan berbasis keluarga, akan tetapi hanya menekankan kepada masalah monetisasi lahan, yang dampaknya akan membentuk penguasaan oleh individu-individu dan memudahkan infiltrasi kapital” paparnya. Masih menurut Zainal, Bank Dunia juga berperan dalam pembiayaan kebijakan REDD/REDD+ yang melegalisasi perdagangan karbon dan menempatkan korporasi sebagai aktor utama dalam pencegahan perubahan iklim bukannya. Hal ini justru kontraproduktif melihat korporasi merupakan penyumbang utama emisi karbon.

IMF dalam kebijakan safeguardnya bertumpu pada liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang mengakibatkan pendegradasian kedaulatan negara. Sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada masalah sektor swasta agar mekanisme ataupun waktu pembayaran hutang dapat berjalan lancar. “Imbasnya, kesejahteraan petani menjadi terabaikan dan menjadi sasaran utama pemiskinan. Contohnya seperti kebijakan pencabutan subsidi BULOG ketika Indonesia menandatangani LoI IMF yang menyebabkan terbukanya keran impor besar-besaran di Indonesia,” lanjut Zainal.

Marthin Hadiwinata selaku Ketua Harian KNTI menyatakan, “skema privatisasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui UU No. 27/2007 telah membuka ruang kepada korporasi untuk melakukan perampasan pesisir laut yang setelah perlawanan rakyat menjadi skema perizinan. Bank dunia juga mendorong proyek konservasi dengan berbasis hutang, yang terbukti telah gagal dan tidak lepas dari praktek korupsi dan terpenting tidak berbasiskan konservasi oleh rakyat dan untuk rakyat.

Terkini dalam revisi UU Perikanan, terdapat intervensi untuk memaksakan skema Rights-Based Fisheries (Perikanan Berbasis Hak) dimana memiliki semangat untuk mengekslusi pelaku nelayan skala kecil.” Tidak hanya mengakibatkan berbagai persoalan pelanggaran HAM kehadiran Bank Dunia dan IMF juga mengancam kedaulatan negara. Koorinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice, Rahmat Maulana Sidik menegaskan, “WB-IMF mendorong kebijakan investasi yang melemahkan kedaulatan negara, dimana kedua institusi tersebut mengharuskan setiap negara membuat kebijakan investasi yang membuka akses pasar seluas-luasnya di negara berkembang bagi investor. Bahkan, dari kebijakan investasi tersebut negara-negara berkembang dilarang melakukan pembatasan-pembatasan terhadap mobilitas modal investor. Dengan kata lain, peran negara semakin minimal dalam mengatur investasi di negara nya.

Selain itu, negara dihadapkan oleh ancaman gugatan investor asing melalui mekanisme ICSID dan ISDS.” Di sisi lain, berbagai komunitas telah memiliki sistemnya sendiri termasuk pengetahuan, pengalaman dan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Termasuk di dalamnya praktik-praktik pengelolaan pangan yang subsisten dan berorientasi pada keberlanjutan ekologi dan lingkungan. Praktik-praktik yang demikian tidak hanya memenuhi kebutuhan komunitas, tetapi juga berkontribusi dalam melestarikan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan.

Dalam berbagai konteks di atas, mengkritisi Bank Dunia, IMF, dan sistem politik ekonomi global harus dilakukan secara menyeluruh. Menggagas dan mendorong terwujudnya sebuah tatanan ekonomi politik baru tanpa Neoliberalisme dan Imperialisme, dan dibangun berdasarkan kekuatan dan kedaulatan rakyat adalah keharusan sejarah.

Gerak Lawan CP: Sigit Karyadi Budiono sigit@kruha.org Zainal Arifin Fuad - SPI : 081289321398 Rahmat Maulana Sidik-IGJ : 085362388909, rmaulanasidik55@gmail.com Marthin Hadiwinata: +62 812-8603-0453, hadiwinata.ahmad@gmail.com Dinda Nuur Annisaa Yura: 081818722510, nisaa@solidaritasperempuan.org Yuyun Harmono: +62 813-8507-2648, harmono@gmail.com

Share:

Penentu Grade Kacang Tanah



Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan cermati ketika kita sudah melakukan pengiriman kacang tanah ke pabrik. Hal yang sangat penting dalam menentukan grade kacang sehingga berpengaruh pada harga adalah refraksi. Baik Petani, Suplyer yang menjual hasil kacang langsung ke Pabrik, kudu jeli dengan hal ini.

Dalam menetukan grade kacang, biasanya ppihak Pabrik selalu menggunakan parameter yang terukur. Tindakan grading penentu grade kacang tanah dilakukan dengan cara pengambilan sampel terlebih dahulu. Sampel yang digunakan adalah sampel kacang yang diambil kurang lebih 200 sampai dengan 250 gram setiap karung dari seluruh karung berisi kacang yang dikirimkan ke pabrik.

Setelah sampel terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penyatuan dari seluruh sampel yang terambil. Tujuan pengadukan sampel adalah memastikan tingkat kotoran dari seluruh kacang yang ada di karung. Biasanya, proses tersebut dilakukan bersama-sama antara pihak penjual dengan pihak pabrik. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui berapa tingkat kotoran yang tertempel pada kacang tanah maupun yang tidak tertempel.


Berdasarkan informasi dari salah satu perusahaan ternama yang selalu menerima hasil kacang biji 2 dan biji 3 ini, yaitu Garuda Food, proses grading dilakukan melalui dua tahap. Adapun mengenai proses grading adalah sebagai berikut.

Pertama, sampel yang dipilih oleh pihak penjual (Mitra atau Suplier) akan dilakukan penimbangan pertama untuk mengetahui berat awal sampel. Setelah diketahui berat sampel akan dicatat pada form timbang pertama. Kemudian dilanjutkan ke pembersihan sampel baik pemisahan kacang dari kotoran dan pembersihan tanah yang menempel pada kacang sampel tersebut dengan cara dicuci, setelah dicuci sampel kacang tersebut di keringkan dengan lap agar kisat.

Setelah sampel kacang kering/kisat maka pabrik akan menimbang sampel tersebut  untuk mengetahui berat sampel setelah dibersihkan. Sehingga pihak pabrik mengetahui berat timbang ke dua dari sampel tersebut dan di tuliskan pada form timbang. Kemudian, pihak pabrik akan melihat kadar refaksi dari sampel tersebut dengan jalan hasil timbang pertama dikurangi hasil timbang ke dua, muncul nilai selisih dan dibuat prosentase sebagai refaksi.

Kedua, setelah proses penentuan refaksi selesai, sampel tersebut akan dilakukan grading. Grading kacang ini adalah cara untuk mengetahui kualitas dari kacang terkirim melalui sampel. Dari hasil pemilahan antara tua dan muda (penentu kualitas), sudah tentu terdapat kacang sampel yang tidak setandar yang diklasifikasikan ke netral. Untuk hasil kualitas tua berbanding muda itu akan dipakai sebagai dasar penentu harga pembelian. Adapun pada bagian yang netral tidak mempengaruhi hasil Tua dibanding Muda, tetapi secara pembelian bagian netral akan turut terbeli secara kuantitas kacang terkirim.


Dari informasi di atas, para sedulur tani pemulia dan suplayer kacang, sedapat mungkin untuk tetap memiliki standar pengiriman kacang yang sesuai dengan permintaan. Dengan pengiriman kacang yang berkualitas, maka nilai tawar dari kacang petani dan suplayer kacang yang memiliki daya beli tinggi.

Walaupun demikian, dalam proses pelaksanaan penentuan grading kacang yang berkualitas, para pemulia kacang sudah saat mendapatkan nilai tawar yang semakin lebih baik. Pabrik sudah saat melakukan pendampingan secara terus menerus terhadap pemulia kacang. Karena terkadang apa yang menjadi instrumen grading kacang oleh pihak Pabrik, tidak selalu disampaikan oleh pihak perantara/ suplayer. Selain pendampingan langsung, hal yang perlu dilakukan pabrik adalah memberi akses langsung kepada petani kacang dalam proses distribusi kacang. Dengan demikian, kualitas kacang yang diinginkan pabrik dapat terpenuhi.

Terbangunnya rantai distribusi memang penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rantai distribusi dapat menjadi pintu masuk dalam meraih kesejahteraan pihak petani dan pihak pabrik kacang. (Admin SPI Rembang/ 2018) 
Share:

Penyelesaian Konflik Agraria


Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Banten, BEM KBM Faperta Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) dan Damar Leuit menyelenggarakan diskusi publik tentang “Penyelesaian Konflik Agraria dan Perlindungan Lahan Pertanian sebagai Jembatan Emas Menuju Kedaulatan Pangan di Banten”, di Serang (16/07). Diskusi dihadiri Agus Ruli Ardiansyah Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, Rais anggota Majelis Nasional Petani SPI, Arman Ketua Majelis Wilayah Petani SPI Banten, perwakilan Dinas Pertanian Prov. Banten, Ikatan Keluarga Alumni Faperta Untirta, organisasi mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Kegiatan digelar di Aula PKM B Untirta dan dibuka oleh Wakil Dekan III Faperta Untirta.Febri Ketua BEM Faperta Untira dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-20.

“Kini ini juga menjadi rangkaian menuju peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2018,” imbuhnya.

Misrudin Ketua Damar Leuit juga mengungkapkan, saat hari tani tahun lalu Damar Leuit menegaskan bahwa Banten darurat agraria.

“Hal ini kita lengkapi dengan data penguat bahwa ketimpangan tanah di Banten sangat mengkhawatirkan melalui catatan akhir tahun 2017,” katanya.

Arman Ketua Majelis Wilayah Petani (MWP)  SPI Banten mengemukakan, s5 kali presiden berganti, petani anggota SPI Banten terus berhadapan dengan konflik agraria yang belum diselesaikan.


“Petani kami di Cibaliung Pandeglang, Cigemblong Lebak, Gorda Kab. Serang masih belum tenang bertani. Padahal secara faktual tanah sudah dikuasai petani sejak sebelum kemerdekaan. Namun dirampas atas nama perusahaan perkebunan, perusahaan hutan dan keperluan tantara,” katanya.

Sebagai pemantik diskusi, Agus Ruli Ardiansyah dari DPP SPI menekankan, pemilihan terhadap kedaulatan pangan adalah pilihan ideologi.

“Ketahanan pangan telah jelas gagal dan menyebabkan kelaparan di dunia pada tahun 2008 lalu. Untuk itu SPI mendesak pemerintah termasuk Dinas Pertanian mengubah kebijakan dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan,” ungkapnya.

Terkait perlindungan tanah pertanian, Heri perwakilan Dinas Pertanian Prov. Banten memaparkan bahwa telah ada Perda 5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Prov. Banten. Hanya saja belum berjalan secara optimal.

“Dalam mewujudkan pangan yang berdaulat kami telah menyediakan pupuk subsidi dan asuransi padi kepada petani”, ungkapnya.

Nurul Hayat, dari IKA Faperta Untirta menjelaskan, Banten memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap ketidakadilan agraria, yakni gerakan Geger Banten tahun 1888.

“Selain konflik agraria yang dirasakan anggota SPI, petani Padarincang juga tengah dihadapkan pada pembangunan Geotermal yang belum mendapatkan AMDAL. Oleh karena itu, ini harus menjadi perjuangan kita Bersama,” katanya.

Keparahan penyelesaian konflik agraria di Banten juga disampaikan Direktur Program SAF, Zainal Muttaqin. Menurutnya akar konflik agraria yang disumbangkan infrastruktur mengacu pada UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

“UU ini seakan menggugurkan perlindungan lahan pertanian. Di Banten Pembangunan Kota Maja, KEK Tanjung Lesung dan Tol Serang-Panimbang telah menggunakan instrumen hukum ini. Pada hakikatnya kita tidak anti pembangunan, tapi anti terhadap ketidakadilan,” ungkapnya.

Dengan permasalahan konflik agraria, alih fungsi lahan, dan belum tercapainya kedaulatan pangan di Banten, Angga Hermanda selaku penanggap diskusi mengusulkan untuk membangun aliansi yang memonitor penyelesaian konflik agraria, implementasi Perda PLP2B dan pencapaian kedaulatan pangan di Banten.

“Forum-forum petani, aktifis, peneliti, mahasiswa, birokrat, dan elemen lainnya harus terus diselenggarakan. Dengan itu petani sebagai soko guru bangsa tidak lagi merasa sendiri dalam berjuang,” tutupnya.

Sumber: www.spi.or.id/penduduk-desa-masih-lebih-miskin-daripada-penduduk-kota/
Share:

RI Ancam Tak Beli Airbus, Eropa Akhirnya Tunda Larang CPO


Uni Eropa akhirnya menunda larangan penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit, dari semula pada 2021 menjadi 2030.

Penundaan ini dilakukan setelah Indonesia, selaku produsen terbesar minyak sawit di dunia, melakukan sejumlah lobi dan juga negosiasi terhadap Uni Eropa.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan upaya membatalkan larangan sawit oleh Benua Biru itu juga dilakukan dengan ancaman.


"Dalam keadaan begini, kita misalnya ingin meningkatkan ekspor sawit tapi di Eropa ada pembatasan maka terpaksa kita ancam juga Eropa," kata Wapres, Kamis (2/8/2018).

Ancaman itu dilakukan tidak main-main karena langsung membuat seluruh duta besar negara Uni Eropa melakuan klarifikasi.

"Kita [ancam] berhenti beli Airbus. Begitu kita ancam, langsung seluruh dubesnya datang untuk mengklarifikasi. Akhirnya, sawit itu ditunda lah pelaksanaannya," kata JK.

JK sebelumnya pernah mengingatkan Eropa agar tidak berlaku diskriminatif dengan melarang penggunaan CPO untuk bahan baku biodiesel.

Dia menegaskan selama ini Indonesia mendukung pertumbuhan industri di Eropa.


"Kita ingatkan Eropa, bahwa kita membeli banyak, terbesar, Airbus oleh Lion dan Garuda. Karena itu jangan perlakukan diskriminatif karena kita bisa ambil kebijakan yang sama. Jangan terjadi diskriminasi," jelasnya pada April lalu.

Seperti diketahui, Lion Air telah memesan 234 unit Airbus yang berbasis di Prancis. Terkait dengan hal tersebut, pendiri Lion Air Rusdi Kirana bahkan diberi gelar Legion d'Honneur oleh Prancis.

Sumber: www.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/08/03/pcvi2p370-mobil-pengering-jagung-inovasi-persoalan-pascapanen


Share:

Mobil Pengering Jagung, Inovasi Persoalan Pascapanen


Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan PT Charoen Pokphand Indonesia merilis mobil pengering jagung atau mobile corn dryer. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi kesulitan mengeringkan jagung, terutama pada musim hujan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita mengatakan, penyebaran mobil ini akan diprioritaskan ke tiga daerah sentra pertanian jagung, yakni Lampung, Gorontalo dan NTB. "Semakin cepat akan semakin baik," ujarnya usai peluncuran mobil pengering jagung di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (3/8).

Diarmita menilai, keberadaan mobil pengering akan menjadi solusi terbaik untuk permasalahan pascapanen. Tidak lagi ada alasan karena hujan, jumlah panen turun maupun harga dari petani terlalu rendah sehingga mereka merugi.

Tidak hanya dari Kementan, Diarmita berharap ada keterlibatan aktif dari integrator untuk melakukan pengembangan terhadap mobil yang masih bersifat prototype ini. "Integrator nanti bisa membantu distribusi melalui program CSR mereka," tuturnya.


Melalui keberadaan inovasi ini, Diarmita memprediksi akan terjadi peningkatan kualitas jagung yang bisa berdampak terhadap peningkatan daya saing ekspor. Secara jangka panjang, mobil pengering jagung dapat membantu para petani jagung di Indonesia hidup sejahtera dan tidak frustrasi dalam menghadapi musim hujan.

PT Charoen Pokphand Indonesia sebagai inisiator inovasi memberikan satu unit prototipe tipe dua mobil ke Kementan. Komisaris Utama PT Charoen Pokphand Indonesia T Hadi Gunawan menjelaskan, mobil yang sudah pernah dipamerkan pada bulan Juli tersebut akan menjalani masa uji coba di Lampung pada bulan ini.

Kapasitas mobil pengering jagung mencapai satu ton tiap jamnya. Mesin pengering yang terdapat di dalam mobil dapat beroperasi setidaknya 20 jam selama sehari dengan beberapa kali berhenti untuk istirahat. Hadi mengklaim, tidak dibutuhkan kemampuan khusus dalam mengoperasikan mesin ini.

Setelah penyerahan satu prototipe ini, Hadi berharap Kementan dan pihak terkait dapat menyempurnakan mobil agar bisa menjalankan fungsinya secara lebih maksimal. "Hak modifikasi dan perbanyakan sudah kami serahkan ke Kementan," ucapnya.

Sumber: www.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/08/03/pcvi2p370-mobil-pengering-jagung-inovasi-persoalan-pascapanen
Share:

Siaran Pers: Praktik Kelola Dana Desa


serikatpetanirembang.com - Selasa, 2 Agustus 2018, Sanggar Maos Tradisi (SMT) bekerjasama dengan IRE Yogyakarta, Guru Pendawa dan Lontar Institute menyelenggarakan Diskusi  yang bertemakan “Praktik-Praktik Baik Pengelaloaan Dana Desa”. Ide diskusi ini berawal dari keraguan banyak pihak tentang kapasitas desa dalam mengelola dana desa. Bagi kami, keraguan ini harus dijawab dengan bukti bahwa sudah banyak desa yang mampu mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ruang ini sudah disediakan melalui landasan yang kuat yaitu Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sejatinya membawa misi mulia, yaitu adanya transformasi ekonomi politik di desa yang diharapkan bisa mendorong kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Desa didorong menjadi lebih demokratis secara politik dan mandiri secara ekonomi dengan mengoptimalkan aset yang dimilikinya.

Untuk mendorong kemandirian desa tersebut, desa diberikan keleluasaan merumuskan kewenangan yang bisa dijalankan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Untuk menjalankan kewenangannya, desa mendapatkan transfer dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang kemudian disebut dengan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan APBDesa. Selain dana desa, sumber-sumber pendapatan desa yang lain adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga.

Jika menilik pada pemahaman di atas, maka sebenarnya dana desa bukanlah bantuan pemerintah pusat kepada desa. Dana desa merupakan hak desa yang mesti dipenuhi oleh pemerintah pusat dalam rangka mendorong konsolidasi pembangunan, mendorong kemandirian, dan kesejateraan desa. Dalam menyusun prioritas pembangunan yang dialokasikan dalam APBDesa, prioritas pembangunan mesti disepakati dalam musyawarah desa (Musdes) dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan pemerintah supra desa.

Empat tahun implementasi UU Desa sudah banyak praktik-praktik baik yang dilakukan oleh desa dalam penggunaan dana desa. Diskusi ini ingin membuktikan bahwa praktik-praktik pengelolaan dana desa sudah dilakukan oleh desa-desa di Kabupaten Rembang.

Sujarwo, Kades Dasun Lasum, Jawa Tengah, menceritakan pengalamanya selama ini dalam mengelola dana desa. Yang terpenting ialah kita berani meyakinkan masyarakat bahwa kita bisa mewujudkan mimpi besar yang dimiliki. Kita tidak boleh cepat “masuk angin”, kita harus berani mewujudkan visi misi yang sudah kita janjikan. Dalam menjalankan tugas membangun desa, jangan pernah lupakan semangat untuk mensejahterakan warga desa. Harapannya, kita memiliki terobosan yang mampu membuat warna dalam optimalisasi asset dan potensi desa. Jika saja UU Desa sudah diberlakukan 20 tahun yang lalu, saya yakin Indonesia akan menjadi Negara yang maju sekarang.

Mahfud Mewakili Kepala DIPERMADES Kab Rembang, menjelaskan selama ini Pemda Rembang, sudah melakukan program yang meningkatkan kesejahtaraan masyarakat,  ketika kesejahteraan meningkat, maka angka kemiskinan akan menurun. “Komitmen kita bersama, lembaga desa dan masyarakat menjadi satu hal penting dalam penggunaan dana desa,”ungkap Mahfud. Beliau menjelaskan dengan dana desa,  persoalan yang ada di desa saat ini sudah terfasilitasi. Menurut Mahfud, masalah terbesarnya kemudian ialah bagaimana teman-teman yang memiliki kekuasaan dan wewenang konsisten memperjuangkan kesejahteraan desa. “Terkadang kita gagal dalam membangun desa karena kita bingung dalam menentukan dari mana kita harus membangun,”tambah Mahfud.


Sugeng Yulianto, Deputy Pengembangan SDM dan Kelembagaan IRE Yogyakarta. Lahirnya UU No 6 tahun 2014 telah memberikan kesempatan bagi desa dalam mendayagunakan asset dan potensi yang ada. Tidak hanya itu, desa juga dibekali modal atau materi yang digunakan sebagai “sangu” dalam membangun desa. UU Desa memungkinkan desa membangun aspek ekonomi dan social desa. Selain uang, desa juga dibekali dengan ruang untuk evaluasi terhadap praktik pembangunan yang sudah dijalankan. Meskipun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya spirit UU Desa dapat dijalankan.

Yuli menjelaskan, dengan adanya UU Desa, desa diberikan kesempatan untuk memikirkan nasib desa ke depannya. Tidak dapat dipungkiri, proses tersebut bukanlah hal yang mudal. Akan tetapi, melalui pendampingan yag dilakukan, pemerintah desa dapat menemu kenali aset dan potensi yang ada. Warga desa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan program apa yang akan dijalankan dengan dana desa yang ada. Kemanfaatan yang ada tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam membangun desa, tetapi pihak yang kurang beruntung pun dapat merasakan kemanfaatan tersebut.

Ke depan dengan adanya dana desa, desa tidak lagi tergantung pada pusat. Desa sudah diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, kekhawatiran yang ada perlu untuk dikesampingkan dan bahkan dihilangkan. Terlepas dari berbagai keberagaman regulasi yang ada, warga desa harus tetap optimis dalam menyongsong masa depan desa. Sama seperti dewasa ini misalnya, kabupaten terlalu banyak mendikte desa dalam menjalankan kegiatannya. Sejalan dengan itu, muncul problem terkait ketidakjelasan perbup kewenangan desa. Hal tersebut semakin diperparah dengan rendahnya pengetahuan atau kapasitas yang ada di desa.

Arie Sujito, Pengasuh Sanggar Maos Tradisi, menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki desa harus ditopang dengan partisipasi masyarakat. Dana desa mengajarkan kita tentang banyak hal. Selama beberapa tahun, desa mengalami proses peminggiran. “Dengan lahirnya dana desa, desa seolah mendapat suntikan vitamin dalam membangun desa. Memperjuangkan kewenangan bagi desa lebih sulit ketimbang mengalokasian dana desa,” ungkap Arie. Arie menambahkan, pemuda sebagai aktor dalam desa juga mampu membangun desa. Apabila mengikuti pernyataannya Pak Jokowi, dengan dana desa diharapkan perekonomian desa mampu berputar.  Sebenarnya masalah yang dihadapi oleh satu desa dengan desa lain sama, tetap kita enggan untuk berdiskusi dan ngobrol bersama.

Arie, menjelaskan, sangat wajar apabila desa mengalami kebingungan dalam memahami barang baru yang bernama dana desa. Yang perlu dikukan ialah menghadirkan pendamping desa menjadi jawaban akan kebingungan yang dihadapi oleh desa. Ada banyak hal yang bisa kutip dari UU Desa. “Pelajaran yang saya petik dari UU tentang Desa adalah bagaimana membuat orang desa nyaman tinggal di desa. Perangkat desa kadang sibuk dengan urusan administratif sehingga mereka bingung dalam menjalankan mana yang harus diutamakan. Pemerintah pusat perlu menyusun juklak pelaksanaan PKT sehingga desa tidak kebingungan dalam memahami PKT,”tambah Arie.

Menurut Arie, yang perlu diperbaiki ialah peraturan turunan terkait pelaksanaan UU tentang Desa. Saat ini desa bisa menyelesaikan masalah dengan berkolaborasi dengan desa lain. Seperti misalnya dalam mengelola sampah. Arie menambahkan, apabila warga desa membutuhkan sarana fisik, maka arahkan pembangunan ke arah pembangunan fisik, akan tetapi bila fisik sudah selesai, maka   pembangunan diarahkan ke aspek non fisik.

 “Simpelnya UU Desa hadir untuk membuat generasi muda betah dan nyaman tinggal di desa. bagaimana kemudian rakyat sibuk? Hidupkan BUMDes dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kemanfaatan bagi warga desa. Maju mundurnya desa ada di partisipasi warga desa,” jelas Arie.
Menurut Arie, formulasi kebijakan yang kurang transparan membuat kita sering terjebak pada urusan-urusan teknis administratif. Bagaimana caranya? Pemerintah desa harus saling bersinergi dan bekerja sama.

Arie menjelaskan, penerapan pemanfaatan dana menjadi sebuah keputusan politk. Pengelolaan dana desa jangan sampai hanya terjebak pada urusan adminsitatif. Rakyat perlu dibuat untuk memiliki setiap hal yang ada di desa. Yang kita butuhkan saat ini adalah mulai mengorganisir masyarakat seperti karang taruna, perkumpulan RT atau RW.  Yang penting ialah harus ada komitmen politik untuk membangun desa. Semuaya tidak sulit selama kita memiliki komitmen bersama untuk bergerak maju.


Sekilas Sanggar Maos Tradisi

Sanggar Maos Tradisi adalah sebuah padepokan yang bertujuan untuk meninjau, membaca, dan menafsir atas tradisi yang seharusnya menjadi modal kita untuk melangkah ke depan. Diinisiasi oleh aktivis Jogja, sanggar ini terbuka untuk umum sebagai ruang untuk memperbincangkan sekaligus merancang gerakan sosial dan kebudayaan hingga bagaimana melakukan implementasinya.

Di motori oleh sosiolog UGM Dr Arie Sujito dan didukung oleh beberapa aktivis, Sanggar Maos Tradisi hadir dengan semangat untuk menggali budaya, sekaligus piranti untuk menggerakkan dinamika perubahan yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi faedah dan manfaat positif bagi publik.


Narahubung :
Machmud (Aktivis SMT): 08156809043


Share:

Popular Posts

Total Pageviews

Label

Gallery Kehutanan