SPI Apresiasi Koreksi Data Produksi Beras Oleh Pemerintah

Henry Saragih Ketua Umum SPI
SERIKATPETANIREMBANG.COM - JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengkoreksi data produksi beras termasuk data lahan baku sawah, luas panen, dan produksi beras, dengan menggunakan metode baru. Berdasarkan koreksi ini terdapat data baru yakni luas baku sawah yang berkurang dari 7,75 juta hektar tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektar tahun 2018. Sementara potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektar dan produksi 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, data dari metode pengumpulan data yang baru ini mesti disyukuri, yang tentunya tidak lagi menimbulkan pro kontra dan polemik terkait data produksi padi dan beras.
“Semoga data ini lebih valid. Data adalah pangkal semua kebijakan di belahan negara manapun, tak terkecuali di Indonesia. Jika data yang jadi dasar membuat kebijakan tidak valid alias salah, kebijakan yang dibuat berpotensi besar untuk salah,” papar Henry di Jakarta pagi ini (23/10).
“Jika kebijakan itu menyangkut hajat hidup orang banyak — seperti impor beras — kebijakan itu potensial untuk menyengsarakan banyak orang. Karenanya, data yang baru ini mesti jadi momentum baru untuk membuat kebijakan yg lebih baik dan menyejahterakan rakyat, termasuk petani,” lanjutnya.
Henry mengapresiasi langkah pemerintah karena ini adalah koreksi atas kesalahan sudah berlangsung selama puluhan tahun, setidaknya sejak 1999.
“Ini adalah pekerjaan yang luar biasa dari pemerintahan sekarang,” tuturnya.
Henry menambahkan, setelah koreksi data produksi beras ini, masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan pemerintah, itu pasti. Data baru tentu saja membawa berbagai konsekuensi, koreksi dan penyesuaian-penyesuaian, itu juga pasti dan memang harus dilakukan; termasuk soal penganggaran, dan sebagainya.
“Kita optimis dengan data baru ini kedaulatan pangan akan tercapai, karena luasan lahan pertanian pangan akan bertambah dengan redistribusi tanah melalui reforma agraria dan perhutanan sosial. Tanah yang jutaan hektar yang diredistribusi ke petani tersebut akan menjadi lahan memproduksi pangan dengan model agroekologi,” tutupnya.
Kontak Selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668
http://www.spi.or.id/spi-apresiasi-koreksi-data-produksi-beras-oleh-pemerintah/
Share:

Dadapan Sentra Kerajinan Bambu Rembang

 Warsilah sedang merangkai pinggiran Tamber

SERIKATPETANIREMBANG.COM - Dadapan merupakan desa di kecamatan Sedan, kabupaten Rembang yang menjadi sentra kerajinan bambu dan lidi. Desa dadapan terdiri dari lima buah dukuhan besar yaitu Dadapan (sebagai pusat pemerintahannya / kerajan), Macan Ireng, Siwalan Sukun, Ngemplak dan Sanggrahan. Desa ini terletak di kaki Gunung Argopuro dan merupakan salah satu perlintasan dalam pendakian. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Dadapan adalah sebagai Petani dengan pekerjaan sampingannya sebagai pembuatan kerajinan dari bambu atau preng.

Bermacam khas kerajian bambu yang dapat dihasilkan dari desa ini. Di antaranya adalah tamber, tampah, ikrak, caping, kalo, wakul, kukusan, dunak, rinjing dan lain-lain. 
Kades Dadapan (Zubeir) bersama Warsilah

Salah satu dari sekian banyak Pengrajin yang ada di Dukuh Siwalan Sukun desa Dadapan yaitu Warsilah. Dalam satu hari Warsilah sendiri mengaku dapat menghasilkan minimal sepuluh tamber. Tamber merupakan wadah bulat besar yang biasa digunakan untuk menjemur ikan, sisa nasi serta bisa dimanfaatkan dalam berbagai acara seperti kirab budaya, pernikahan, dan hajatan besar lainnya.

Bahan bambu dalam pembuatan Tamber terdiri dari bambu/preng apus dan preng ori. Masing-masing preng mempunyai mafaat tersendiri. Preng ori dimanfaatkan untuk pinggiran yang melingkar besar sebagai patek atau penguat tamber, sedangkan preng apus difungsikan untuk anyaman bagian tengah sebagai landasan. 

Dalam pembuatan kerajinan bambu ini, Warsilah mendapat ilmu secara turun temurun dari orang tuanya dan mengaku tanpa menemui kendala dalam proses pembuatan. Hasil dari kerajinannya sudah ada Pembeli atau Bakul yang mengambil tiap minggu sekali. Sehingga mayoritas Pengrajin bambu di Siwalan Sukun (SS) merasa terbantu karena tidak perlu turun gunung. 

Bambu sebagai bahan utama kerajinan saat ini jumlahnya sudah banyak berkurang, meskipun masih ada. Sehingga harapan Pengrajin agar Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Daerah Rembang dapat melakukan penanam bambu kembali. Satu sisi bahan dasar kerajian  tetap terjaga dan tidak musnah, sisi lain untuk menjaga debit air dan menanggulani tanah longsor, karena kondisi geografis Siwalan sukun yang berbukit. Hal lain terkait pemasaran produk dan pelatihan peningkatan kwalitas serta inovasi produk juga penting. Ungkap Warsilah kepada Kades Zubeir.

Admin SPI Rembang

Kontak selanjutnya :

Zubeir - Kades Dadapan - +62 813 2615 9200
Mahmudi - SPI Rembang - +62 821 3822 1920
Share:

Mulyonoto Manfaatkan Pekarangan Rumah


SERIKATPETANIREMBANG.COM - Pemuda tani asal Nglojo kecamatan Sarang ini merupakan anggota SPI (Serikat Petani Indonesia) cabang Rembang yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan mengembangkan dan membudidayakan terong panjang lokal yang benihnya didapat dari Kediri. Ketika konferensi internasional bertema Agricultural Biodiversity CSOs Regional Consultation on the Implementation of Peasant Rights yang sekaligus memperingati hari ulang tahun SPI ke-20.

Benih terong ini merupakan jenis terong panjang yang saya dapat dari kawan SPI Bogor. Kemudian sepulang dari Kediri, selang beberapa saat benih ini langsung saya aplikasikan dengan media tanah, kotoran sapi serta pasir di polybag dan pot samping rumah, ungkap Mulyonoto.

Awal tanam benih dengan cara sebar di bedengan tanah yang sudah disiapkan, selang sebulan ketika sudah mencapai empat daun, tanaman di pindah ke polybag. Mulai berbuah setelah mencapai usia tiga bulan, setelah genap usia empat bulan sudah siap petik.



Mulyonoto mengaku selama masa tanam terong ini, tanpa suatu apapun menggunakan pupuk kimia. Hanya mengandalkan media tanah, pasir dan kotoran sapi/blothong sapi yang sudah melalui proses fermentasi dengan perbandingan 1:1:1. Terdapat 130 tanaman yang siap dipetik ketika nanti usia genap 4 bulan, sekarang baru usia 3 bulan 15 hari. Inilah salah satu keunggulan benih lokal dengan kebal tumbuh tanpa terserang penyakit dan mudah perawatannya, meski panennya agak lama. Tapi dijamin lebih menyehatkan tanpa kontaminasi pupuk kimia.

Tambahnya, nanti hasil dari terong ini akan dipetik buah dan sebagian akan kita lestarikan benihnya di Rumah Benih SPI Rembang. Karena benih lokal yang kita punya mayoritas sudah hilang dan kalah dengan benih industri.



Admin SPI Rembang

Kontak selanjutnya :

Mulyonoto Ari   -   +62 822 4491 7863

Mahmudi           -   +62 821 3822 1920
Share:

Hari Pangan Sedunia 2018; Penghapusan Kelaparan Dunia Bukan Khayalan

SERIKATPETANIREMBANG.COM - JAKARTA. Pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang bertepatan tanggal 16 Oktober 2018, FAO (Organisasi Pertanian dan Pangan Internasional) mengusung tema “Our Actions Are Our Future, A #ZeroHunger World by 2030 is Possible”. Tema ini dipilih sebagai upaya penghapusan kelaparan yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia di dunia.
Menyikapi hal tersebut, Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam siaran pers hari ini (16/10) menyambut baik upaya penghapusan kelaparan di dunia, sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh FAO tersebut.
“Penghapusan kelaparan di dunia itu bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan, hal ini sejalan dengan kebijakan FAO, terutama setelah terjadinya krisis pangan global pada tahun 2008 lalu. FAO menekankan pentingnya peran sentral petani dalam pertanian global sebagai aktor utama penghapusan kelaparan,” ujarnya di Jakarta pagi ini (16/10).
Henry memaparkan, petani menjadi aktor utama dalam menerapkan pertanian agroekologi, yakni sebagai suatu sistem pertanian yang menyeluruh dan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat pertanian. Sistem pertanian ini tidak menggunakan benih produksi perusahaan, pupuk dan obat-obatan kimia, tetapi menggunakan benih petani, pupuk dan obat-obatan alami yang ada disekitar tanah pertanian petani. Model pertanian ini juga menjadi solusi bagi ancaman perubahan iklim.
“Sebaliknya apabila FAO tidak bisa menghempang derasnya laju liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang didorong IMF – Bank Dunia atau aktor-aktor ekonomi internasional lainnya maka penghapusan kelaparan tidak akan terjadi di dunia,” tegasnya.
“Hal ini sebetulnya sudah saya tegaskan dalam pidato pada World Food Summit! di FAO Roma, Italia, tahun 2002, di hadapan para pemimpin negara. Saat itu saya menegaskan kelaparan akan terus terjadi di dunia ini apabila petani diabaikan dan pangan diurus korporasi dan diserahkan kepada pasar,” lanjutnya.
Dalam konteks Indonesia, Henry mengatakan persoalan pangan dan kelaparan masih menjadi masalah utama yang mendesak harus diselesaikan.
“Tingginya angka impor pangan dan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah menjadi problem utama ditegakkannya kedaulatan pangan di Indonesia,” sebutnya.
“Di Indonesia, penghapusan kelaparan dapat dicapai apabila pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla melaksanakan komitmennya dalam Nawacita untuk menyelesaikan konflik agraria, menjalankan reforma agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan,” lanjut Henry.
Henry mengemukakan, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai upaya mempercepat distribusi tanah seluas 9 juta hektar kepada petani dan rakyat tak bertanah dinilai dapat menjadi solusi atas permasalahan pangan di Indonesia.
“Sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan, tanah-tanah obyek reforma agraria tersebut diperuntukan sebagai tanaman pangan yang dibudidayakan secara agroekologis dan dikelola oleh koperasi-koperasi petani. Hal ini sebagai langkah awal mengubah pertanian di Indonesia,” katanya.
Henry menilai, jangan ada penundaan lagi, saatnya sekarang untuk segera mendistribusikan tanah-tanah tersebut kepada petani tak bertanah dengan melibatkan organisasi petani, dan peran aktif pemerintah daerah serta koordinasi yang kuat pemerintah pusat di bawah pantauan langsung presiden secara terus-menerus.
Di akhir pernyataan, Henry menegaskan Zero Hunger World pada tahun 2030 semakin optimis bisa diraih dengan disahkannya Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja Diperdesaan di Jenewa, Swiss.
“Semoga deklarasi ini didukung dan disahkan pada Majelis Umum PBB bulan Oktober-Desember 2018 di New York, Amerika Serikat,” tutupnya.
Kontak selanjutnya:
Henry Saragih, Ketua Umum SPI – 0811 655 668

http://www.spi.or.id/hari-pangan-sedunia-2018-penghapusan-kelaparan-dunia-bukan-khayalan/
Share:

Waktu Sudah Habis bagi IMF, Bank Dunia, dan Sistem Keuangan Global

Siaran Pers La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional)
SERIKATPETANIREMBANG.COM - BALI. Dalam sebuah komunike yang dirilis di situs web Bank Dunia pada 13 Oktober di sela-sela Pertemuan Tahunan di Bali, Komite Pembangunannya sekali lagi mengakui tingkat utang yang meningkat, namun malah masih percaya pada peran penting dari perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan. Ini jelas-jelas menggambarkan bagaimana karakteristik lembaga ini yang memang hanya mementingkan “bisnis”. Perdagangan internasional dan sistem keuangan global yang dipromosikan oleh Bank Dunia, IMF, serta WTO hanya memperparah kemiskinan, bukannya meringankan atau memberantasnya.
Zainal Arifin Fuad, anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional) menegaskan alternatif dari sistem keuangan global yang menggurita ini sangat mungkin terwujud.
“Kita semua harus merancang kampanye lokal, nasional dan internasional yang kuat untuk membongkar arsitektur keuangan saat ini dan menggantinya dengan sistem perbankan kooperatif dan perdagangan berbasiskan solidaritas,” tegasnya di Bali (14/10).
“Alternatif tersebut harus mampu menciptakan sistem yang membantu negara yang membutuhkan, tanpa bermaksud untuk mengeksploitasi rakyatnya atau menggali sumber daya alamnya. Kami tidak membutuhkan IMF. Sebaliknya apa yang dibutuhkan dunia adalah Dana Solidaritas Internasional! Proses itu harus dimulai sekarang,” lanjutnya.
Zainal, anggota Koordinator Internasional La Via Campesina
“Gerakan sosial di seluruh dunia harus menyadari bahwa ketidakadilan yang kita hadapi bersama ini semuanya berhulu pada sistem global yang dikontrol oleh hanya beberapa orang multimiliarder — yang menguasai lembaga-lembaga tersebut; mereka inilah yang memutuskan kebijakan-kebijakan negara yang menjadi pasiennya,” tambah Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) ini.
Sementara itu, Kim Jeongyeol daari KWPA (Organisasi perempuan petani Korea Selatan) mengemukakan, tidak satu pun dari lembaga-lembaga ini memiliki legitimasi yang tersisa untuk mewakili kebutuhan dan kepentingan petani kecil, buruh, masyarakat adat atau nelayan.
“Mereka harus pergi selama-lamanya,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Angel Strapazzon dari organisasi MNCI, Argentina. Ia menggarisbawahi, minggu kedua Oktober tahun 2018 ini menggenapkan 526 tahun invasi Eropa dan penjajahan Amerika.
“Ironisnya pada minggu ini pula para penjajah baru seperti IMF dan Bank Dunia ini sedang melakukan pertemuan untuk memuluskan agenda neoliberalnya,” katanya.
“Argentina sendiri baru berhutang 50 Miliar Dolar Amerika Serikat dari IMF, dengan syarat-sayarat yang sangat mencekik rakyat seperti dihapuskannya investasi publik, biaya jaminan sosial, dan lainnya,” tambahnya.
David Calleb Otieno dai KPL (organisasi petani dari Kenya) memaparkan, IMF hanya terus memberikan lebih banyak hutang dan mengeksploitasi jauh lebih banyak lagi.
“Mereka (IMF dan Bank Dunia) melakukan finansialisasi alam, yang berarti merebut tanah, danau, sungai kita secara paksa untuk dijual berupa dalam paket kepada perusahaan transnasional yang membunuh masyarakt dan komunitas kita. Bagaimana kita bisa memikirkan membagi lautan kita dan menjualnya? Nah, IMF dan Bank Dunia telah menemukan cara untuk memberikan harga nominal pada alam, berspekulasi, lalu merampasnya. Jika kita membutuhkan masa depan yang aman, lembaga-lembaga ini dan kepentingan yang mereka wakili harus lenyap,” paparnya.
Baramee Chairayat dari AOP Thailand menekankan, pasar petani lokal harus dihidupkan kembali, diperkuat dan dilindungi dari serangan liberalisasi perdagangan.
“Kita harus membangun sistem perdagangan yang menghormati hak masyarakat atas pangan yang sehat dan tepat secara budaya yang diproduksi melalui secara berkelanjutan dan berdaulat. Ini tentu saja tidak bisa dicapai dari Bank Dunia atau IMF yang bertujuan memelihara kapitalisme agar terus hidup,” imbuhnya.
Sementara itu, Claude Giroud dari Confederation Paysanne Perancis menyampaikan, peran perempuan petani dalam melawan sistem ekonomi global yang dipromosikan oleh IMF dan Bank Dunia memiliki peran vital.
“Petani perempuan mengalami penindasan dua kali lebih banyak dibandingkan petani laki-laki. Di La Via Campesina kita mempromosikan dan menekankan bahwa petani perempuan adalah ibu kedaulatan pangan,” ungkapnya.
Aksi simpatik GERAK LAWAN menolak IMF – Bank Dunia di Sanur, Bali, Oktober 2018
Zainal menutup, perjanjian perdagangan bebas, apa pun jenisnya baik bilateral, regional atau multilateral adalah alat masuknya proyek-proyek neoliberal ke negara-negara kita yang melahirkan privatisasi, deregulasi yang mengakar di negara kita.
“Itu hanya bisa kita lawan dengan membangun mekanisme perlindungan yang membela dan menegakkan hak-hak kita sebagai petani kecil,” sebutnya.
“La Via Campesina telah sampai kepada tahap akhir “Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani Kecil dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan”. Deklarasi ini bisa digunakan sebagai alat atau mekanisme untuk menegakkan kedaulatan pangan dan melawan serangan sistem perdagangan global yang dibangun oleh WTO dan didukung penuh oleh IMF dan Bank Dunia,” tutupnya.
SPI yang tergabung dalam La Via Campesina beraliansi dengan Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Neoliberalisme), menolak pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, 8 – 14 Oktober 2018, dengan melakukan serangkaian diskusi dan aksi damai di Bali.
Share:

Dunia Tanpa Bank IMF - Bank Dunia: Wujudkan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Sosial

SERIKATPETANIREMBANG.COM - BALI, 10 Oktober 2018 - Indonesia tengah menjadi tuan rumah bagi pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF yang dimulai hari ini 10 sampai 14 Oktober 2018. Berbagai elemen masyarakat sipil ikut merespon agenda pertemuan tersebut. Gerak Lawan sebagai bagian kelompok masyarakat sipil juga turut merespon agenda yang diinisiasi oleh bank dunia dan IMF yang dilangsungkan di Bali. Dengan tajuk Rakyat Menggugat : World Beyond Bank.

Muhammad Reza Sahib, Koordinator Gerak Lawan menyampaikan, IMF dan Bank Dunia adalah dua lembaga yang kehadirannya sama sekali tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi rakyat dunia.

"IMF adalah sebuah kenihilan, kesia-siaan yang hakiki atas kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat dunia. Tak ada hal siginifikan yang berguna dilakukannya selama lembaga ini eksis di muka bumi. Yang miskin tetap saja miskin, malah makin miskin. Kedaulatan negara digerogoti," tuturnya.

"Selama lima hari ke depan Gerak Lawan akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari aksi damai, diskusi, dan pertunjukan budaya untuk menyuarakan penolakan atas kedua lembaga ini," lanjutnya.

David Calleb Otieno dari Kenyan Peasants League (Organisasi Petani Kenya) menyatakan di negaranya, IMF memaksakan paket reformasi yang terus menguntungkan para kreditor di Kenya. 

“Rasio utang Kenya pada PDB saat ini adalah sekitar 70 persen. Jadi hampir semua diprivatisasi: air, telekomunikasi, transportasi. Kenya bahkan punya ATM Air. Petani jadi kehilangan otonomi terutama atas benih dan kebijakan pertanian karena semuanya didorong untuk pencarian laba dan cash crops. Kebijakan ini semuanya didorong oleh Bank Dunia dan IMF,” paparnya.

Zainal Arifin Fuad, anggota Koordinator Internasional La Via Campesina menambahkan, IMF dan Bank Dunia juga berperan dalam mengkooptasi makna reforma agraria.

"Ada beberapa contoh di mana Bank Dunia dan IMF juga mencoba berbicara bahasa perjuangan tani dengan mendukung reforma agraria, tetapi itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk reforma agraria berbasis pasar, reforma agraria palsu, bukan yang diinginkan komunitas petani,” sebutnya.

“La Via Campesina sebagai gerakan petani internasional akan terus menyuarakan perlawanan atas IMF – Bank Dunia, khususnya dalam pertemuan tahunan di Bali tahun ini,” sambung Ketua Departemen Luar Negeri, Serikat Petani Indonesia (SPI) ini.

-Bali Daulat Pangan-

I Nyoman Mardika dari Yayasan Manikaya Kauci, menyampaikan, selama ini di Bali sering diselenggarakan acara bertaraf internasional yang membuai rakyat Bali tentang hal-hal yang berbau turis dan pariwisata dan mengetahui esensi dan substansi sebenarnya dari acara tersebut.

"Rakyat Bali harus mengetahui esensi dan substansi dari pertemuan ini tuturnya, harus membangun konstruksi kritis," sebutnya.

"Memang 70 persen pendapatan daerah di Bali berasal dari pariwisata, namun di sisi lain, Bali kehilangan 800 - 1000 hektar lahan setiap tahunnya, dan 54 subag hilang selama lima tahun terakhir, ini data, ini fakta, berdasarkan Badan Pusat Statistik. Jadi saya mau menekankan, rakyat Bali jangan terbuai dengan pariwisata karena alih fungsi lahan sangat masif di Bali saat ini, Bali tidak berdaulat pangan," paparnya.

Sana Ulaili, petani anggota Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menambahkan, dalam kesempatan ini mengajak semua peserta Gerak Lawan untuk memberikan solidaritasnya untuk menolak pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport, Bandara baru di Yogyakarta).

"Pembangunan NYIA merampas hak-hak petani dan mengubah tatanan budaya dan sosial di Yogyakarta," tuturnya.

Perempuan petani dari Aceh Barat, Lina Mariana (Ketua SIMAB) menyuarakan kondisinya melalui puisi. Dalam baitnya "Di sawah inilah kami para perempuan ikut memperbaiki ekonomi, memperbaiki pangan menuju kesejahteraan". 

Media Centre Gerak Lawan
Kontak : +6287875313413


Gerak Lawan : 
Bina Desa, FPPI, IGJ, IHCS, JATAM, KIARA, KNTI, KRuHA, Manikaya Kauci, Solidaritas Perempuan, SNI, SPI, YLBHI
Share:

Popular Posts

Total Pageviews

Label

Gallery Kehutanan